Dukungan kepada Menegpora Andi Malarangeng untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat pada Kongres II di Bandung minggu depan, semakin bertambah, sebagaimana pertemuan yang dilakukan oleh 18 organisasi relawan Pro-SBY siang tadi (16 Mei 2010) di Warung Daun Jl. Cikini Raya.
Persaingan antar kader Partai Demokrat menuju kursi Ketua Umum pada saat Kongres tanggal 21-23 Mei 2010 mendatang, semakin menunjukkan intensitas kompetisi yang terus memuncak.
Dua kader yang kerap menghiasi pemberitaan berbagai media dan forum-forum diskusi, Andi Malarangeng dan Anas Urbaningrum, diyakini publik akan tampil sebagai calon ketua umum yang akan menentukan arah gerak Partai Demokrat di masa yang akan datang.
Partai Damai Sejahtera (PDS) sebagai partai yang cukup eksis dalam pentas perpolitikan nasional, meski tidak berhasil menempatkan kadernya di DPR RI dikarenakan tidak lolos parliamentary treshold (PT), tetapi tetap mempunyai basis dukungan yang tidak bisa dipandang kecil.
Musyawarah Luarbiasa Partai Damai Sejahtera yang dilaksanakan di Novotel Convention Center-Grand Kawanua Manado Sulawesi Utara, pada tanggal 6-8 Mei 2010 yang lalu, telah menghasilkan kepemimpinan baru DPP PDS, yakni Ketua Umum M.L Denny Tewu dan Sahat Sinaga, SH sebagai Sekretaris Jenderal.
Komisi III DPR RI hari ini Rabu 12 Mei 2010 mengadakan Rapat Kerja bersama Menteri Hukum dan HAM RI Patrialis Akbar. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman (Fraksi P. Demokrat) dan Wakil Ketua Azis Syamsuddin (Fraksi P. Golkar) dimulai pukul 09.30 hingga 12.00 wib.
Komisi III DPR RI pada hari Rabu (12 Mei 2010), pukul 15.00 wib menerima kunjungan sejumlah elemen kemasyarakatan Tapanuli (Batak) dan Maluku Utara dalam rangka Rapat Dengar Pendapat Umum. Elemen kemasyarakatan tersebut diantaranya Aliansi Peduli Tano Batak, Sesepuh Masyarakat Maluku Utara, dan Solidaritas Nasional Anti Korupsi dan Anti Makelar Kasus.
Bambang Soesatyo anggota DPR dari Fraksi P. Golkar, mantan penggagas Pansus Bank Century, kepada Tim Gerejani disela-sela sesi I Rapat Dengar Pendapat Gabungan Fraksi DPR tentang RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (pukul 10.15 wib), mengatakan bahwa Menkeu Sri Mulyani kini sudah menjadi aset dunia.
DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat tentang RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, diikuti oleh Gabungan Fraksi bersama jajaran terkait, seperti Kejaksaan Agung, Polri, BIN, Bapepam dan Ditjen Pajak.
Perjalanan pelaksanaan penegakkan hukum di Indonesia, sepertinya tengah memasuki masa suram, hal ini dibuktikan dengan pengungkapan kasus mafia pajak dan makelar kasus beberapa waktu terakhir ini, sebut saja kasus pajak yang melibatkan oknum staf hingga pejabat Ditjen Pajak, oknum penyidik Polri, Jaksa Penuntut Umum, hingga Hakim.