Laporan Komisi XI DPR RI tentang Calon Deputi Gubernur BI
Komisi XI DPR RI pada Rapat Paripurna kemarin (20 Mei 2010), menyampaikan laporan hasil pembahasan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, yang akan menggantikan Siti Chalimah Fadjriah, seiring dengan akan berakhirnya masa kerja Siti Chalimah Fadjriah pada 8 Juni 2010.
Pelantikan Menteri Keuangan RI yang baru, Agus Martowardoyo telah dilakukan oleh Presiden RI sore hari kemarin di Istana Negara, turut hadir Menteri Keuangan RI sebelumnya Dr. Sri Mulyani Indrawati.
Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI menyelenggarakan pertemuan dengan sejumlah LSM, bertempat di Ruang Singosari Hotel Borobudur Jakarta, sejak pagi pukul 08.00 hingga 12.00 wib (19 Mei 2010) yang bertajuk Forum Koordinasi dan Konsultasi Peningkatan Hubungan Pemerintah dengan Ormas/LSM.
Pergantian Menteri Keuangan RI seiring dengan rencana posisi yang baru bagi Sri Mulyani sebagai Direktur Operasional Bank Dunia per 1 Juni 2010, telah menjadi pertanyaan publik, siapakah yang akan menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan? Apakah berasal dari kalangan partai politik, ataukah tetap dari unsur non-parpol?
Koalisi Masyarakat Sipil yang dimotori oleh aktivis dari KOMPAK (Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi) seperti Fadjroel Rachman, Thamrin Amal Tomagola, Romo Sandy, Effendy Ghazali, akan mengadakan Kongres Masyarakat Sipil pada tanggal 20 Mei 2010 di Gedung DPD RI Senayan Jakarta.
Dukungan kepada Menegpora Andi Malarangeng untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat pada Kongres II di Bandung minggu depan, semakin bertambah, sebagaimana pertemuan yang dilakukan oleh 18 organisasi relawan Pro-SBY siang tadi (16 Mei 2010) di Warung Daun Jl. Cikini Raya.
Persaingan antar kader Partai Demokrat menuju kursi Ketua Umum pada saat Kongres tanggal 21-23 Mei 2010 mendatang, semakin menunjukkan intensitas kompetisi yang terus memuncak.
Partai Damai Sejahtera (PDS) sebagai partai yang cukup eksis dalam pentas perpolitikan nasional, meski tidak berhasil menempatkan kadernya di DPR RI dikarenakan tidak lolos parliamentary treshold (PT), tetapi tetap mempunyai basis dukungan yang tidak bisa dipandang kecil.