Badan Narkotika Nasional sebagai leading sector penanganan seputar masalah narkoba, terus berusaha mengembangkan kebijakan, aturan, hingga program kerja, baik secara internal kelembagaan BNN maupun bersama-sama dengan instansi terkait lainnya, agar penanganan masalah narkoba dapat diselesaikan dengan baik.
Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pemerintahan non-kementerian, memiliki tugas pokok dan fungsi berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 adalah diantaranya menangani permasalahan terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia.
Sidang kasus dugaan politik uang saat hari pemungutan suara Pemilu 9 April 2014 yang lalu, yang terjadi didaerah Cipinang Melayu Jakarta Timur, telah digelar sejak kemarin hingga hari ini (Rabu 21 Mei 2014) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sidang yang menempatkan Uzar, Ningrum dan Supadi sebagai terdakwa, sejak kemarin telah dilaksanakan dengan mendengarkan kesaksian dari sejumlah saksi warga masyarakat dan Panwaslu Kota Jakarta Timur.
Tahapan pendaftaran pemilih untuk Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD sudah selesai, yakni dengan telah ditetapkannya kembali Daftar Pemilih Tetap oleh KPU Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, pada 12-13 Oktober 2013. KPU Jakarta Timur melakukan Penetapan (kembali) DPT pada pagi tadi sekitar jam 11 di Hotel Balairung Lantai 3 Ruang Carano 2 Jl. Matraman Raya.
KPU Jakarta Timur pagi tadi (13 Oktober 2013) sekitar jam 11 melakukan Pleno Terbuka Penetapan (kembali) Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilu tahun 2014, diadakan di Hotel Balairung lantai 3 ruang Carano 2 Jl. Matraman Raya Jakarta Timur. Pleno terbuka diawali sambutan pembukaan oleh Walikota Jakarta Timur H. Krisdianto. Turut hadir dalam pleno tersebut perwakilan dari 11 parpol, perwakilan dari calon DPD (hadir pula Calon DPD seperti A.
Penyelenggaraan Pemilu Presiden-Wakil Presiden masih jauh ditahun depan 2014, tetapi iklilm pertarungan antar tokoh dalam upaya memperebutkan posisi orang nomor satu Indonesia, semakin santer diperbincangkan tidak hanya dikalangan elit, pemberitaan media, bahkan hingga masyarakat lapis bawah sekalipun.
Persoalan pendataan pemilih untuk Pemilu tahun 2014, kini mendekati tahapan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), yakni pada durasi tanggal 12-13 Oktober 2013 ditingkatan KPU Kabupaten/Kota.
DPT Pemilu sebagai salah satu instrumen terpenting dalam penyelenggaraan Pemilu, kerap menjadi masalah dan mengundang banyak perdebatan, tidak hanya antara pelaksana penyelenggaraan pemilu (KPU) dengan pengawas penyelenggaraan pemilu (Bawaslu/Panwaslu), tetapi juga banyak kalangan, parpol, LSM, pemerhati, termasuk juga pemerintah daerah didalamnya.
Data pemilih sebagai salah satu unsur terpenting dalam penyelenggaraan Pemilu, kerap menjadi permasalahan yang mengundang banyak pembahasan, belum lagi persoalan data pemilih juga menjadi indikasi kualitas dari pemilu itu sendiri. Masih segar dalam ingatan kita, berkali-kali masalah data pemilih telah menimbulkan masalah besar dalam penyelenggaraan pemilu.
Dahlia Umar sebagai Koordinator Pokja Kampanye KPU DKI Jakarta, menyatakan bahwa sistem zonasi yang diatur dalam aturan baru PKPU No 15 Tahun 2013, adalah berada ditingkat Rukun Warga, artinya peserta pemilu (parpol, calon DPD dan caleg DPRD) boleh memasang alat peraga dilingkup wilayah Rukun Warga.