Skip to content Skip to navigation

TEMUAN 10 KASUS INTOLERANSI DAN DISKRIMINASI DI SEKOLAH NEGERI DI DKI, SEKRETARIS F-PDIP DWI RIO SAMBODO : "DKI JAKARTA SEBAGAI ETALASE INDONESIA SEMESTINYA MENJADI BENTENG KEBHINEKAAN, MENJADI GARDA TERDEPAN DALAM MENJAGA KEBERAGAMAN SERTA NILAI-NILAI"

Gerejani Dot Com - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, mendapatkan sejumlah informasi dan laporan masyarakat, terkait adanya tindakan intoleransi dan diskriminasi yang terjadi dilingkungan sekolah negeri di DKI Jakarta, dalam hal ini terjadi pada kurun waktu 2020-2022.

Adapun informasi dan laporan masyarakat yang dimiliki Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, yakni sebanyak 10 Kasus intoleransi dan diskriminasi di sekolah-sekolah negeri DKI Jakarta kurun waktu 2020-2022, telah dibahas langsung bersama Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, pada 10 Agustus 2022, sebagaimana disampaikan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo kepada gerejani.com hari ini, Jumat (12 Agustus 2022).

Dwi Rio Sambodo anggota DPRD DKI Jakarta asal daerah pemilihan Jakarta Timur, menjelaskan 10 laporan yang dicatat Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, sebagai berikut :

  1. SMAN 58 Jakarta Timur – terjadi November 2020, oknum Guru SMAN 58 Jakarta melarang anak didiknya memilih ketua OSIS non muslim. Hal ini mencuat setelah beredarnya tangkapan layer dari oknum Guru berinisial TS menyampaikan intruksi rasis dalam sebuah grup Whatsapp.
  2. Anak ini bersekolah di SMA Negeri 101 dan merupakan siswi non muslim, namun diwajibkan memakai kerudung pada hari jumat dengan alasan penyeragaman pakaian sekolah.
  3. Salah satu murid kelas 7 SMP Negeri 46 ditegur secara lisan karena tidak menggunakan jilbab di lingkungan Sekolah
  4. Surat Edaran Kepala Sekolah SDN 02 Cikini, Parjiem pada 6 April 2022, mewajibkan seluruh muridnya memakai baju muslim pada saat bulan Ramadhan. Padahal dalam sekolah tersebut terdapat juga siswa dan siswi yang tidak beragama Islam.
  5. Juli 2022, salah seorang orang tua murid SMK Negeri 6 Jakarta Selatan, mengadukan tindakan intoleransi yang dialami oleh anaknya di sekolah tersebut. Tindakan intoleransi tersebut adalah murid didik tersebut dipaksa untuk mengikuti pelajaran Kristen Protestan padahal mereka menganut agama Hindu dan Budha
  6. Orang tua murid di SMP Negeri 75 Jakarta pada Juli 2022 mengadukan Tindakan diskriminatif di sekolah tersebut. Murid didik tersebut dipaksa untuk menggunakan Jilbab, bahkan sampai mendapatkan sindiran dari guru di sekolah tersebut.
  7. Orang tua murid di SMP Negeri 74 Jakarta pada Juli 2022 mengadukan Tindakan dan diskriminatif intoleransi di sekolah tersebut. Murid didik tersebut dipaksa untuk menggunakan Jilbab, bahkan pihak Sekolah memaksa setiap murid didik untuk menandatangani surat pakta integritas yang salah satu poitnya adalah semua murid didik harus mengikuti kegiatan keagamaan yang mewajibkan penggunaan jilbab.
  8. Orang tua murid di SD Negeri 03 Tanah Sareal, Jakarta pada Juli 2022 memberikan keluhan terhadap aturan seragam di Sekolah tersebut. Murid didik di sekolah tersebut harus menggunakan celana Panjang dan rok Panjang, sehingga menyebabkan murid didik tidak leluasa dalam beraktivitas.
  9. Salah satu guru di SMP Negeri 250 Jakarta membuat soal UAS soal yang dinilai mendiskreditkan nama Mantan Presiden RI, Ibu Megawati Soekarnoputri dan mengkampanyekan citra Gubernur, Anies Baswedan. Setidaknya ada dua soal yang memuat nama Anies. Pertama dalam soal itu dituliskan Gubernur DKI, salah satunya soal bertuliskan "Anies selalu diejek Mega karena memakai sepatu yang sangat kusam".
  10. Aduan orang tua murid di SDN 03 Cilangkap Jakarta Timur pada Juli 2022 mengadukan tindakan diskriminatif di sekolah tersebut. Murid didik non-muslim dipaksa mengikuti kegiatan-kegiatan muslim dari cara menyapa, kegiatan di lapangan, pengajian di dalam mushola, hingga berdoa pulang.

Lebih lanjut Rio, demikian sapaan akrab pria yang juga alumni GMNI DKI Jakarta, menyampaikan "Perlakuan diskriminasi, sikap intoleran di dunia pendidikan sudah berulang kali terjadi di DKI Jakarta, yang paling terbaru adalah indikasi pemaksaan berjilbab bagi siswi di SMP N 46 Jakarta Selatan".

Adanya 10 Kasus yang dilaporkan, menurut Rio, hal tersebut adalah fenomena gunung es, yang sangat mungkin yang tidak terlaporkan jauh lebih banyak lagi dengan varian-varian yang beragam pula.

Rio juga mengemukakan sejumlah catatan yang disampaikan kepada pemerintah melalui Dinas Pendidikan, saat pertemuan 10 Agustus 2022, yakni :

  • Meminta Gubernur dan Jajaran terkait segera melakukan evaluasi dan menindak oknum-oknum guru dan Kepala Sekolah yang melakukan segala bentuk intoleransi, diskriminasi dan pemaksaan kepada murid-murid didik mereka
  • Meminta Gubernur dan jajaran terkait untuk mencabut semua aturan-aturan tertulis yang menjadi dasar aturan bagi sekolah untuk melakukan tindakan intoleransi, diskriminasi dan pemaksaan kepada murid-murid didik mereka
  • Meminta Gibernur untuk memberikan jaminan serta kepastian bahwa segala tindakan intoleransi, diskriminasi dan pemaksaan kepada murid-murid didik di Jakarta tidak akan terulang kembali di masa yang akan datang.

"DKI Jakarta sebagai etalase Indonesia semestinya menjadi benteng kebhinekaan, menjadi garda terdepan dalam menjaga keberagaman serta nilai-nilai toleransi sebagai pondasi persatuan dan kesatuan bangsa, Gubernur Anies Baswedan yang diasumsikan oleh banyak pihak sebagai pengusung politik identitas, perlu membutikan bahwa asumsi itu tidak benar. Tapi jika dalam periode kepemimpinannya justru lingkungan pendidikan, marak dengan sikap intoleran dan tindakan diskriminatif, maka tidak salah jika persepsi tentang politik identitas itu benar adanya" pungkas Rio. (DPT)

Share

Advertorial

Advertisement