Kepengurusan KADIN DKI Jakarta yang baru, hasil Musyawarah Provinsi XIII pada 8-9 Agustus 2019, dengan Ketua Umum terpilih Hj. Diana Dewi, kemarin siang (Kamis, 19 September 2019) bertempat di Balai Agung Kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, resmi dikukuhkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies R. Baswedan.
Kepengurusan KADIN DKI Jakarta yang kemarin dikukuhkan, meliputi Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus KADIN Provinsi DKI Jakarta periode 2019-2024. Jajaran kepengurusan yang dilantik, termasuk diantaranya Hj. Diana Dewi Ketua Umum, dan Wakil Ketua Umum R.H Victor Aritonang.
Gubernur DKI Anies dalam kata sambutannya, berharap kemitraan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan KADIN Provinsi DKI Jakarta bisa terus dikembangkan.
Gubernur Anies pun menegaskan, kemitraan itu mensyaratkan kesetaraan. Oleh sebab itu, dalam membangun Jakarta perlu dilakukan dengan prinsip kolaborasi, demikian diberitakan laman artikel jakarta.go.id.
Gubernur Anies juga berharap, dengan kolaborasi bersama KADIN Provinsi DKI Jakarta, maka Ibukota Jakarta bisa menjadi tempat di mana pelaku ekonomi domestik dan dunia hadir. Di mana kehadirannya dirasakan bagi pergerakan perekonomian mikro, kecil, dan menengah di seluruh wilayah DKI Jakarta.
“Teman-teman dari privat sektor memiliki kekuatan pada inovasi dan pada kreativitas, pemerintah mempunyai kewenangan di sisi otoritas dan juga kapasitas fiskal. Bila keduanya bermitra, maka yang satu membawa otoritas dan kemampuan fiskal, dan yang satu membawa kreativitas (serta) kemampuan eksekusi, (maka) insya Allah dampaknya bagi Jakarta akan sangat besar. Kita berharap itu menjadi babak baru bersama kita. Kita ingin mendorong pembinaan pada pelaku-pelaku usaha khususnya usaha mikro, kecil dan menengah yang banyak sekali di Jakarta. Itu kita dorong untuk berkembang lebih jauh lagi,” terang Gubernur Anies.
Gubernur Anies berharap, kerja sama Pemprov DKI Jakarta dengan KADIN Provinsi DKI Jakarta terus dapat mengembangkan kesempatan dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta kestabilan kebutuhan pokok. Pada ujungnya nanti, tambah Anies, seluruh kegiatan pembangunan di Ibukota Jakarta, baik pembangunan infrastruktur keras maupun pembangunan infrastruktur lunak, dapat berjalan dengan baik dan merata di seluruh wilayah.
“Kita semua menyadari tantangan yang dihadapi tidak kecil. Apalagi di bulan-tahun dan tahun-tahun ke depan. Berbagai proteksi tentang perekonomian dunia yang tidak terlalu positif punya dampak ke Indonesia. Kita berharap bisa bersama mengantisipasi gelombang dan mengubah menjadi kesempatan bagi ekonomi Indonesia, khususnya bagi Jakarta,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Anies turut mengapresiasi kepengurusan baru KADIN Provinsi DKI Jakarta. Peran strategis KADIN Provinsi DKI Jakarta sebagai mitra Pemprov DKI Jakarta harus dipertahankan. Gubernur Anies juga mengapresiasi kepengurusan KADIN Provinsi DKI Jakarta periode sebelumnya.
“KADIN DKI Jakarta terbentuk lebih dari 50 tahun. Dan cikal bakalnya KADIN Indonesia. Kita berharap KADIN DKI bisa menjadi contoh kemitraan antara pemerintah dengan KADIN. Izinkan (juga) saya menyampaikan apresiasi kepada pengurus KADIN Periode 2013 - 2018 yang dipimpin oleh Pak Eddy Kuntadi. Terima kasih kemitraan yang berjalan selama ini telah berjalan amat baik, kita InsyaAllah akan terus saling support,” ujarnya.
Gubernur Anies berpesan pada para pengurus baru agar menomorsatukan perekonomian rakyat di Jakarta dalam menjalankan tugasnya.
"Pelaku-pelaku ekonomi yang ada di Jakarta menitipkan kepercayaan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Jaga ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah KADIN yang baru bukan saja dirasakan manfaatnya oleh para pelaku ekonomi yang menjadi mitra dekat, tapi juga seluruh warga Jakarta akan merasakan manfaat dari pengurus KADIN yang baru ini,” tegasnya.
Sementara itu Ketua Umum KADIN DKI Jakarta, Hj. Diana Dewi mengemukakan bahwa program kerja Kadin DKI Jakarta lima tahun ke depan, akan berupaya untuk mengangkat dan meningkatkan peran industri kecil semaksimal mungkin melalui langkah-langkah penetrasi pasar produk-produk Industri Kecil Menengah (IKM)/
UMKM, baik di pasar dalam negeri maupun di pasar internasional.
“Kadin DKI Jakarta akan terus berupaya agar IKM kelasnya meningkat, tidak hanya menjadi jago kandang atau bermain di pasar dalam negeri. Namun mereka kita dorong agar mampu bersaing produknya di pasar luar negeri atau ekspor”, ujar Diana Dewi sebagaimana diberitakan wartakotalive.com.
Lebih lanjut Diana menjelaskan bahwa, program tersebut dapat terwujud bila didukung dengan infrastruktur listrik, jalan, pelabuhan serta teknologi informasi dan komunikasi yang memadai, termasuk kemudahan mendapatkan izin usaha maupun kelancaran proses pengurusan dokumen ekspor dan impor melalui Ditjen Bea dan Cukai.
Diana menambahkan, bahwa Kadin DKI Jakarta akan memperjuangkan kemerdekaan dan kemudahan pelaku usaha, terutama dari kalangan UMKM/
IKM, untuk mendapatkan lokasi/
tempat usaha yang representatif bagi IKM/UMKM maupun industri kreatif di ibu kota yang terus berkembang.
Pada era perekonomian digital saat ini, kata Diana, Kadin DKI Jakarta akan mendorong pertumbuhan usaha yang berbasis teknologi digital.
“Maka website Kadin DKI Jakarta akan dijadikan showcase bagi produk perusahaan anggota dan sekaligus menjadi pusat informasi lelang, baik yang diselenggarakan oleh swasta, BUMD, BUMN maupun Pemprov DKI Jakarta”, jelasnya.
Diana juga menyatakan bahwa untuk mengantisipasi persaingan bebas secara global, yang dijadwalkan dimulai pada tahun 2025, maka Kadin DKI Jakarta yang saat ini telah memiliki Badan Sertifikasi Kadin DKI Jakarta (BSK) untuk memberikan sertifikasi kompetensi usaha, kini juga diperjuangkan untuk memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bekerjasama dengan BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi).
LSP Kadin DKI Jakarta tersebut dibangun untuk menghasilkan tenaga kerja kompeten sesuai bidangnya masing-masing, sehingga bila pasar bebas nanti diberlakukan tenaga kerja dari DKI Jakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya sudah siap berkompetisi.
Sementara itu, Diana kepada Gerejani Dot Com, menanggapi diskursus perpindahan Ibukota Negara dan dampaknya terhadap pembinaan/pengembangan UMKM ataupun IKM, sebagai Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, menjelaskan bahwa, "Dengan adanya perpindahan ibukota, menurut pendapat saya Jakarta akan tetap sebagai kota perdagangan dan jasa. Kita berharap dan contoh negara negara lain, seperti India dan Australia, Jakarta akan tetap menjadi barometer perekonomian nasional, walau ibukota pindah. Lalu lintas perekonomian Indonesia tetap berpusat di Jakarta".
(DPT)
