Gerejani Dot Com - Asosiasi badan usaha konstruksi GABPEKNAS (Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional) bersama AKTI (Asosiasi Kontraktor Terintegrasi Indonesia) dalam forum Konstruksi Nasional 2023 yang diadakan pada 1-3 November 2023 oleh Kementerian PUPR RI, bertempat di Hall A JIEXPO Kemayoran Jakarta Pusat, mengadakan diskusi Forum Pengembangan Usaha Berkelanjutan mengenai Strategi dan Peluang Pembanugunan IKN.
Kegiatan diskusi yang diketuai Bobby Tambunan ini, dihadiri oleh sejumlah pengurus GABPEKNAS dan AKTI, perwakilan LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) Kementerian PUPR, dan masyarakat jasa konstruksi.
Hadir juga Ketua Umum GABPEKNAS TB Pangaribuan, Sekjen GABPEKNAS Mulyadi Guntur Aritonang, Ketua Umum AKTI Dr. Hendrik E. Purnomo, Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian PUPR, Taufik Widjoyono, dan Koordinator Bidang V LPJK PUPR Prof. Dr. Manlian Ronald A. Simanjuntak, ST., MT.
Diskusi mengundang hadir narasumber : Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN Nusantara Dr. Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, M.Si mewakili Kepala Otorita IKN Nusantara, Atyanto Busono Ketua Bidang Transportasi Satgas Pelaksanaan mewakili Dr Ir Danis H. Sumadilaga, M.Eng.Sc Kasatgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Firman Wijaya (Associate Professor) Asisten Staf Khusus Wakil Presiden, Bustami Zainuddin DPD RI, dan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.
Diskusi diawali dengan pembicara pembuka Pj Gubernur DKI Jakarta yang diwakili oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, yakni Yunis Indrasti Kepala Bidang Bina Konstruksi.
Yunis menyampaikan apresiasi dari Pemprov DKI Jakarta atas diselenggarakannya diskusi GABPEKNAS membahas tentang IKN Nusantara.
Yunis mengemukakan bahwa Jakarta pasca resminya IKN Nusantara, akan menjadi Kota Investasi Berskala Global, dan dalam lingkup DKI Jakarta, berdasar data BPS Prov DKI Jakarta, bidang konstruksi merupakan sektor terbesar ke empat.
Ketua LPJK PUPR Taufik Widjoyono yang didaulat membuka resmi diskusi, dalam kata sambutannya diantaranya mengimbau dan mengingatkan untuk adanya keselarasan dokumen proyek dengan realitas, agar tidak terjadi lagi perilaku berpotensi masalah hukum, seperti pencatutan nama dalam berkas proyek.
Narasumber dari Otorita IKN Nusantara dan Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, banyak menampilkan progress report pembangunan IKN Nusantara, selain sebagai update informasi kepada masyarakat, juga untuk membantah rumor yang beredar tentang keberlangsungan proyek pembangunan IKN Nusantara.
Sementara Firman Wijaya yang juga praktisi hukum, mengemukakan bahwa kontraktor dalam negri dan lokal, harus lebih dilibatkan dalam proyek pembangunan IKN, serta penerapan instrumen penyelesaian hukum nasional sekalipun kontrak-kontrak menggunakan dwibahasa. (DPT)
