Skip to content Skip to navigation

DPRD DKI PANGGIL DISDIK BAHAS LAPORAN PENGADUAN TINDAKAN INTOLERANSI DI SEKOLAH

Gerejani Dot Com - Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta untuk menanyakan terkait pengaduan masyarakat atas sejumlah tindakan intoleransi di sekolah. Pertemuan diadakan di Ruang Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Rabu (10/8/2022) siang.

Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menyatakan, setidaknya ada 10 sekolah negeri di Ibu Kota DKI yang diduga terlibat dalam kasus diskriminasi terhadap siswa atau siswinya.

"Ada 10 case yang kita ungkap. Pertama, di SMAN 58 Jakarta Timur. Kami sudah mediasi kepada beberapa stake holder," kata Rio saat pertemuan, sebagaimana dirilis banyak media.

Diskriminasi lain terjadi di SMAN 101 Jakarta Barat (Jakbar). Selain itu, dugaan aksi diskriminasi juga terjadi di SMPN 46 Jakarta Selatan, SDN 2 Jakarta Barat, SMKN 6 Jakarta Selatan, SMPN 75 Jakarta Barat, SMPN 74 Jakarta Timur, SDN 03 Tanah Sareal Jakarta Barat, SMPN 250 Jakarta Selatan, dan SDN 3 Cilangkap Jakarta Timur.

Siswi Ditegur Guru, Orangtua Mengadu ke DPRD

Sebelumnya ramai kabar mengenai seorang siswi SMP negeri di Pejaten Timur, Jakarta Selatan, merasa tertekan akibat diminta guru di sekolahnya untuk memakai jilbab.

Siswi tersebut merasa disudutkan karena teguran untuk memakai jilbab itu, disampaikan gurunya di depan anak-anak yang lain.

Selain itu, dugaan pemaksaan kepada siswi sekolah negeri untuk mengenakan jilbab juga terjadi di Jakarta Barat.

Orangtua murid yang keberatan kemudian melaporkan dugaan tersebut kepada anggota DPRD DKI Jakarta.

"Karena ada keluhan masyarakat, kita mau klarifikasi terhadap pengaduan masyarakat itu. Benar enggak seperti itu. Kita kan harus klarifikasi, jangan sepihak. Kan kita enggak boleh bicara sepihak," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono, sebagaimana diberitakan banyak media, Selasa (9/8).

Gembong juga menambahkan DPRD DKI menerima banyak pengaduan dari pihak sekolah menengah pertama (SMP) terkait dugaan pemaksaan pemakaian jilbab tersebut.

Kepala Sekolah SMPN 46 Jakarta Bantah Guru Paksa Murid Pakai Jilbab

Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 46, Jakarta Selatan, Endin Haerudin membantah ada guru di sekolah tersebut memaksa siswi muslimah memakai jilbab.

"Dari sekolah tidak ada aturan tersebut, saya secara pribadi atau Dinas tidak pernah memaksa peraturan untuk menggunakan kerudung baik secara lisan maupun tertulis," kata Endin saat dihubungi di Jakarta, dilansir Antara, Kamis (4/8).

Endin menjelaskan, siswi yang berinisial R tersebut hanya ditanya oleh seorang guru terkait kepercayaan yang dianut. Karena R seorang muslimah, R pun ditanya terkait alasan tidak mengenakan jilbab.

"Gurunya bertanya 'kenapa enggak pakai kerudung?' Mungkin karena ditanya, dijawablah 'belum siap'. Ketika mendapat jawaban 'belum siap' ya sudah tidak terjadi apa-apa karena memang jawaban 'belum siap'," kata Endin.

Menurut Endin, jajaran guru memiliki kewajiban menanyakan hal tersebut karena berkaitan dengan kurikulum dan sikap spiritual.

"Turunan dari sikap spiritual itu guru harus melakukan pengamatan, mencatat ketika belajar membaca doa, kemudian salat dan mengucapkan salam," kata Endin.

Seorang siswa berinisial R ditanya oleh gurunya lantaran tidak memakai jilbab di dalam kelas pada akhirnya Juni 2022 lalu.

Merasa terintimidasi, R pun mengadu ke keluarganya terkait hal tersebut. Pihak keluarga lalu mendatangi sekolah untuk meminta penjelasan terkait peristiwa itu.

Pihak keluarga R pun akhirnya memahami bahwa guru itu hanya bertujuan untuk bertanya, tidak untuk mengintimidasi ataupun memaksa agar memakai jilbab. (DPT)

Share

Advertorial

Advertisement