Skip to content Skip to navigation

VICTOR ARITONANG KETUA KADIN JAKARTA PUSAT : ANIES-SANDI HARUS MEMBATALKAN PRAKTEK LELANG KONSOLIDASI

Saat pilkada DKI Jakarta April 2017 lalu, Anies-Sandi berkampanye tentang penghapusan praktek lelang konsolidasi. Sandiaga berjanji akan menghapus lelang konsolidasi untuk memberdayakan UMKM.

"Yang paling penting dalam memajukan UMKM itu lelang dihapuskan. Dari pertama saya menyuarakan ke Pak Basuki dan

Pak Djarot selama ini melakukan penggabungan lelang itu sehingga tidak berpihak kepada usaha kecil maupun usaha menengah," tegas Sandiaga masa itu.

Sandiaga mengatakan lelang konsolidasi akan menyulitkan penyediaan lapangan kerja bagi warga. Ia berkomitmen akan mengubah kebijakan lelang konsolidasi agar berpihak kepada warga kebanyakan.

Namun kini sudah hampir setahun Anies-Sandi memimpin DKI Jakarta, ternyata praktek lelang konsolidasi masih diberlakukan Pemprov DKI Jakarta.

Direktur Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mengungkapkan bukti praktek lelang konsolidasi yang diberlakukan Dinas Pendidikan DKI.

Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sopan Adrianik mengusulkan anggaran pelaksanaan rehab gedung Sekolah di lima wilayah DKI Jakarta tahun 2018 sebesar Rp 1,816,262,558,938.

Lelang konsolidasi dengan pagu anggaran sebesar lebih dari Rp 1,8 triliun tersebut, meliputi 5 proyek. Adapun proyek dimaksud sebagai berikut:
1.Rehab total Gedung sekolah paket 1 Jakarta Utara dan kepulauan Seribu dengan pagu paket sebesar Rp.434.180.543.556
2.Rehab total Gedung sekolah paket 2 Jakarta Barat dengan pagu paket sebesar Rp.318.844.691.327
3.Rehab total Gedung sekolah paket 3 Jakarta Selatan dengan pagu paket sebesar Rp.315.059.021.208
4.Rehab total Gedung sekolah paket 4 Jakarta Timur dengan pagu paket sebesar Rp.346.672.468.858
5.Rehab total Gedung sekolah paket 5 Jakarta Pusat dan Jakarta Timur II dengan pagu paket sebesar Rp.400.609.201.989

Gerejani Dot Com kemarin malam (Kamis 7 Maret 2018) telah meminta tanggapan dari salah seorang pengusaha, yang dikenal juga sebagai orang yang juga turut mendorong wacana penghapusan lelang konsolidasi, dia Victor Aritonang yang juga Ketua KADIN Jakarta Pusat.

"Saya sebagai teman dan juga Ketua KADIN Jakarta Pusat, sangat menyayangkan sikap Sandi Uno masih berlakukan lelang konsolidasi" ungkap Victor kepada Gerejani Dot Com.

Victor lebih lanjut menjelaskan bahwa lelang konsolidasi merupakan kebijakan gagal dalam sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Kegagalan dimaksud karena
terbukti masih banyak proyek yang mangkrak, pekerjaan dilakukan oleh sub kontraktor. "Lebih parahnya lelang konsolidasi tidak memberikan ruang bagi kontraktor kecil dan UMKM untuk ikut dalam tender. Karena kebijakan ini, ribuan anggota KADIN dari golongan kontraktor kecil dan UMKM gulung tikar. Dengan lelang konsolidasi, kontraktor kecil dan UMKM tidak dapat mengikuti tender di
Pemprov DKI Jakarta, akibatnya banyak yang gulung tikar. Kalaupun menjadi sub kontraktor, harga yang mereka dapatkan sudah harga di bawah kontrak. Jelas ini tidak adil dan merugikan kontraktor kecil", urai Victor.

Menurut Victor Aritonang, keputusan melanjutkan lelang konsolidasi adalah kegagalan dari Badan Pelayanan Barang dan Jasa (BPBJ) DKI Jakarta untuk menciptakan sistem pengadaan
barang dan Jasa yang berkeadilan dan keberpihakan kepada Kontraktor Kecil dan UMKM.

"Saya mensinyalir ini adalah akal-akalan dari BPBJ Jakarta untuk menutupi kegagalannya dalam menciptakan sistem pengadaan Barang dan Jasa yang adil dan berpihak kepada Kontraktor Kecil dan UMKM", tegas Victor.

Victor Aritonang meminta dengan tegas agar Anies-Sandi membatalkan keputusan pemberlakuan lelang konsolidasi yang digunakan DInas Pendidikan, agar janji kampanye dapat direalisasi dan memberikan ruang bagi kontraktor kecil ikut dalam tender, agar Anies-Sandi tidak diklaim pembohong.

"Saya bicara keras karena Sandi kawan saya, saya tidak ingin kawan saya ini bermasalah karena lelang konsolidasi" ujar Victor.

"Untuk mencarikan formulasi yang tepat dalam pengadaan barang dan jasa, kami KADIN dan asosiasi lainnya siap duduk bersama dengan Pemprov membicarakannya", pungkas Victor. (DPT)

Advertisement