Skip to content Skip to navigation

SIKAP MPH PGI ATAS PENGAKUAN PRESIDEN AS DONALD J. TRUMP TERHADAP YERUSALEM IBUKOTA ISRAEL

Dunia dikejutkan oleh sikap dan pernyataan Presiden AS Donald J. Trump terkait eksistensi Yerusalem. Trump pada Rabu (6 Desember 2017) lalu, mengumumkan kebijakannya memindahkan kantor Kedutaan besar AS ke Yerusalem, dan menyatakan Yerusalem sebagai Ibukota Israel. Sikap dan pernyataan Trump tersebut, menambah kontroversi yang dilakukannya sejak kampnye Pilpres. Berbagai sikap reaksi negatif pun telah dinyatakan oleh banyak pihak, termasuk Pemerintah Indonesia.

Pemerintah Indonesia melalui pernyataan Presiden Joko Widodo, meminta AS mempertimbangkan kembali sikap dan pernyataannya tersebut, hal tersebut dikatakan Presiden Jokowi, melanggar banyak resolusi PBB.

Sejalan dengan sikap Pemerintah Indonesia, Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPH PGI), pun sangat menyayangkan sikap dan pernyataan Presiden Trump.

MPH PGI mengeluarkan pernyataan sikap, sebagaimana diterima Gerejani Dot Com dari Sekum MPH PGI Pdt. Gomar Gultom melalui layanan pesan singkat WA beberapa waktu lalu. Berikut selengkapnya pernyataan sikap MPH PGI :

Pemerintah Amerika Serikat dibawah Presiden Donald J. Trump, baru saja mengumumkan pengakuaannya atas
Yerusalem sebagai Ibukota Israel, pada 6 Desember 2017 lalu. Pengakuan Presiden Trump tersebut merupakan bentuk pengabaian terhadap perjalanan panjang gereja-gereja, dan masyarakat dunia untuk penyelesaian konflik Palestina solusi dua negara, Israel dan Palestina, yang berdiri secara damai. Penyelesaian menyeluruh
sedemikian sesungguhnya mengharuskan status Yerusalem diselesaikan dalam dialog konstruktif yang mempertimbangkan aspirasi dan kepentingan kedua belah pihak, yakni Israel dan Palestina.

Persekutuan Gereja.gereja di Indonesia (PGI) mencermati perkembangan dalam konteks ini pergumulan panjang
gereja-gereja dan masyarakat dunia untuk mendorong perdamaian di Timur Tengah, khususnya perdamaian Israel- Palestina. Yerusalem adalah rumah bersama (oikoumene) dan kota yang memiliki tempat dan sejarah tersendiri
bagi tiga agama besar, yakni Yahudi, Kristen dan Islam, yang mendasarkan imannya pada Tuhan Abraham.

Yerusalem juga telah lama menjadi bagian dari sejarah bersama Israel-Palestina, bahkan juga bagi bangsa-bangsa
di Timur Tengah dan dunia. Oleh karena itu, PGI memandang bahwa status Yerusalem bukanlah soal konflik
agama, melainkan soal mengelola hidup bersama melalui skema jalan damai yang berkeadilan bagi semua pihak,
khususnya Israel-Palestina. Jalan damai sedemikian juga menjadi pergumulan yang terus diperjuangkan gereja-gereja di Indonesia dengan mendorong kerjasama dan perdamaian, sebagaimana ditegaskan dalam Dokumen Keesaan Gereja: "Berpangkal pada keyakinan 'Tuhan itu Baik Kepada Semua Orang' (Mazmur 149: 9a) ...maka gereja-gereja mengajak berbagai kelompok agama dan kepercayaan lain, serta semua orang yang
berkehendak baik, untuk bekerjasama agar Tuhan sendiri mengangkat kita dari samudera raya."

Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, kami menyatakan :

PGI tidak menyetujui keputusan Presiden Trump yang mengakui penetapan sepihak oleh Israel yang menetapkan Yerusalem sebagai ibukota Israel, dan mengabaikan jalan damai untuk menyelesaikan status
Yerusalem dalam skema dua negara (Israel dan Palestina) yang sejajar. Selain menabrak jalan damai tersebut, pengakuan ini dikuatirkan akan memicu eskalasi konflik, baik di Timur Tengah maupun di negara-negara lain, apalagi bila pengakuan ini diikuti dengan pemindahan Kantor Kedutaan Besar Amerika ke Yerusalem.

PGI Mendorong gereja-gereja untuk terus menempatkan status Yerusalem dalam skema jalan damai dua negara demi perdamaian dan keadilan bagi Israel dan Palestina. Olehnya, PGI berharap, Yerusalem tidak serta merta diklaim sebagai ibukota oleh negara mana pun.

PGI menghimbau masyarakat Indonesia agar status Yerusalem tidak diletakkan dalam sentimen agama, apalagi dikapitalisasi untuk kontestasi politik yang akan bergulir tahun depan.

PGI menghimbau pemerintah Indonesia agar dalam merespons maupun mengambil langkah-langkah diplomatik terkait isu ini selalu memperhatikan skema jalan damai di mana Israel dan Palestina diletakkan sebagai dua negara yang sejajar.

Pernyataan sikap MPH PGI ditandatangani oleh Ketua Umum Pdt. Dr. Hendrietre Lebang, dan Sekretaris Umum Pdt. Gomar Gultom, dan diterbitkan pada Kamis (7 Desember 2017). (DPT)

Advertisement