Skip to content Skip to navigation

SIDANG DEWAN PLENO II DAN RAPIMNAS HIPMI DIGELAR UNTUK PERKUAT KPPU DAN MENDESAK RUU KEWIRAUSAHAAN NASIONAL DISAHKAN TAHUN INI

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mencermati perkembangan situasi perekonomian Indonesia, dan memandang perlu mensikapi dan mengambil langkah-langkah strategis, tidak hanya untuk kepentingan organisasi, tetapi terlebih untuk perekonomian bangsa dan negara Indonesia, Badan Pengurus Pusat HIPMI akan mengundang ribuan orang pengurus HIPMI seluruh Indonesia, dari tingkat pusat hingga Kabupaten-Kota, bahkan jajaran HIPMI Perguruan Tinggi (HIPMI Go To Campus) pun turut diundang untuk bersama-sama membahas, merumuskan, dan menghasilkan keputusan untuk mendukung Pemerintah dalam rangka menumbuhkembangkan dunia usaha dan peningkatan perekonomian Indonesia. 

HIPMI akan menggelar Sidang Dewan Pleno II dan Rapat Pimpinan Nasional pada 6-9 Maret 2018, bertempat di Hotel Novotel Tangerang City Banten. Untuk menjelaskan pelaksanaan SDP II - Rapimnas tersebut, Ketua Umum BPP HIPMI Bahlil Lahadalia, beserta jajaran penanggung jawab kegiatan, kemarin siang (Jumat 2 Maret 2018) dikantor BPP HIPMI di Gedung Menara Bidakara 2 lantai 8 Pancoran Jakarta Selatan, menggelar Konferensi Pers.

Konferensi pers Ketum HIPMI Bahlil Lahadalia, didampingi Wakil Sekretaris Jenderal Umar Ali Lessy, Ketua OC Ajib Hamdani, Ketua SC Anggawira, Bendahara OC Afan A Nugraha, dan Wasekjen Harmen Saputra. Konferensi persi dipandu oleh Rizal Calvary.

Diperkirakan SDP II-Rapimnas akan diikuti oleh 3500 orang pada saat Pembukaan, dan peserta SDP II-Rapimnas itu sendiri, diperkirakan mencapai 2000 orang pengurus HIPMI seluruh Indonesia.

Ketum HIPMI Bahlil kepada media menjelaskan "Sesuai jadwal, bila tak ada aral melintang, Bapak Presiden Joko Widodo akan membuka Sidang Dewan Pleno II dan Rapimnas HIPMI pekan depan. Presiden akan membuka SDP II-Rapimnas tersebut pada Rabu 7 Maret 2018 pagi. Mohon doa restu". Selain dibuka oleh Presiden, sejumlah menteri dijadwalkan akan memberikan materi dalam Rapimnas yang mengambil tema Redistribusi Ekonomi dan Peran Pengusaha Muda dalam Memperkokoh Daya Saing Bangsa ini.

"SDP II-Rapimnas akan membahas agenda-agenda dan konsolidasi internal organisasi, serta perkembangan dan isu-isu strategis perekonomian nasional terkini" urai Bahlil.

"Saya datangi teman BPC-BPC daerah, mereka sangat meraskaan kok infrastruktur, harus jujur, didaerah-daerah itu sangat terasa, sekalipun memang di Jakarta, ada beberapa project "ada problem" dikit, didaerah ini bagus, bisa menciptakan fondasi kerangka dasar pertumbuhan ekonomi" ujar Bahlil saat menjelaskan tentang realitas pelaksanaan proyek infrastruktur secara nasional.

Bahlil menyinggung tentang keberadaan pengusaha nasional yang masih minim jumlahnya. Ia menjabarkan, pada tahun kemarin juga pengusaha nasional hanya 1,6 persen dari total penduduk Indonesia. Angka tersebut sangat jauh jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga. 

"Sekarang Singapura sudah 8 persen. Jadi mendorong orang jadi pengusaha ini harus by design. Nah ini kita lakukan lewat regulasi. RUU Kewirausahaan wajib dilakukan untuk menghindari ketimpangan ekonomi," tandasnya.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ketua Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) HIPMI, Anggawira yang berpendapat pentingnya RUU Kewirausahaan sebagai payung kreatifitas anak muda.

"Harus ada ruang. Pemerintah sebaiknya memberikan dukungan dan afirmasi kebijakan. Dengan adanya RUU Kewirausahaan, kita ingin ada payung afirmasi policy dengan pembiayaan kreatifitas yang dimliki anak muda," ungkap Anggawira. 

Mengenai RUU Kewirausahaan Nasional, Ketum HPMI Bahlil menjelaskan "UU ini sekarang sudah pembahasan di DPR, Ketua Pansusnya sudah ada, yakni Bang Andreas (Andreas Eddy Susetyo, F-PDIP -red). Kami sudah pernah diundang ke DPP, saya sudah bertemu dengan Menteri yang diutus Pemerintah, yakni Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Koperasi, kami sudah pernah melapor ke Bapak Presiden, dan kami targetkan kalau bisa tahun ini selesai, karena kebetulan Ketua DPR mantan Ketua HIPMI juga. Bapak Bambang Susatyo itu dulu berkantor di HIPMI juga, jabatannya dulu sama dengan Pak Angga, Ketua Bidang Organisasi. Sangat intens sekali, setiap pasal-pasal itu kami komunikasikan, dan besok rumusan itu akan kami paripurnakan di Rapimnas besok, sehingga itu menjadi keputusan kolektif, masukan dari teman-teman seluruh provinsi. Karena yang punya organisasi pemuda yang berorientasi pada enterpreneurship, cuma HIPMI aja, ga ada yang lain, cuma HIPMI aja, dan HIPMI itu infrastrukturnya sampai ke 504 Kabupaten/Kota dari 540 sekian Kabupaten/Kota di Republik Indonesia" urai Bahlil.

Bahlil juga mengemukakan bahwa SDP II-Rapimnas nanti, HIPMI akan membahas kembali penguatan KPPU.

"HIPMI dari awal sangat konsen terhadap penguatan lembaga KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), kenapa demikian? salah satu persoalan besar yang hasil penelitian HIPMI, kenapa sampai UMKM dan pengusaha menengah itu susah naik kelas, akibat monopoli yang terlalu besar, kartel, monopoli, tidak memberikan ruang kepada UMKM dan pengusaha menengah itu naik kelas. Karena itu, mungkin satu-satunya organisasi yang sepakat penguatan KPPU, itu HPMI waktu itu, yang lain yang besar-besar itu ga mau, dan memang psikologi pengusaha besar, itu tidak mau diatur, bahkan dilawan, kira-kira begitu. Kedua, salah satu problem kenapa jumlah pengusaha kita masih kecil, itu juga karena akibat monopoli dan oligarki, karena kemana-mana itu-itu aja, jadi dari hulu ke hilir. Di Jepang kenapa kuat, di Eropa kenapa kuat, karena monopoli itu tidak begitu kuat, memberikan ruang untuk yang lain juga berkembang. HIPMI punya pandangan dari awal, bahwa harusnya KPPU ini punya posisi strategis, yang peranannya sama dengan KPK. Bahkan menurut saya, KPPU ini harus diperkuat" jelas Bahlil.

Advertisement