Skip to content Skip to navigation

SETAHUN GUBERNUR DKI JAKARTA ANIES BASWEDAN, KADIN MENGAPRESIASI KINERJA, DAN BERHARAP DPRD DAPAT BERSINERGI DENGAN PEMPROV

Hari ini 16 Oktober 2018, genap 1 tahun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, dan Wakil Gubernur Sandiaga Salahuddin Uno (sudah mengundurkan diri karena menjadi Cawapres mendampingi Capres Prabowo Subianto). Tidak sedikit pencapaian yang sudah dilakukan oleh Gubernur Anies, sekalipun sekarang ini dia harus seorang diri menjalankan kepemimpinan, setelah kursi Wakil Gubernur lowong hingga saat ini ditinggal Sandiaga yang maju dalam Pilpres 2019 sebagai Cawapres.

Salah satu keberhasilan/pencapaian yang diraih Pemprov dibawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan, ialah meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dalam hal kinerja keuangan yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), sebagaimana diungkapkan Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna, pagi tadi saat diwawancara oleh Radio Pelita Kasih 96,30 FM Jakarta.

Yayat Supriyatna menjelaskan bahwa masih sulit menilai kinerja secara baik, mengingat periode kerja masih terhitung singkat, yakni 1 tahun. "Memimpin Jakarta itu sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan Gubernurnya. Gubernur Anies, dengan latarbelakang akademis, cenderung memimpin dengan benar-benar memperhatikan dasar hukum, bahan data dan kajian akademis, dan sebagainya. Sehingga wajar bila Pemprov DKI mendapat predikat WTP dari BPK, ini yang tidak didapat pada pemerintahan yang sebelumnya".

Ketua KADIN Jakarta Pusat Victor Aritonang, dalam keterangannya kepada media, mengapresiasi upaya pembenahan dan penataan yang dilakukan Gubernur Anies, sekalipun mungkin ritme kerjanya dirasa kurang gesit.

"Maklumlah Gubernur kita sekarang kan seorang akademisi, dia model orang yang berpikir komprehensif, jadi terkesan kurang gesit. Ini masih lebih baik, karena sebagai pemimpin jangan sradak sruduk, gasrak gusruk, seperti waktu sebelumnya. Diperlukan juga koordinasi dengan DPRD sebagai mitra kerja pemerintahan daerah".

Mengenai sejumlah isu yang disorot oleh sebagian anggota parlemen DKI Jakarta, seperti rumah DP 0 rupiah, pelayanan publik, OK OCE, dan OK OTrip, Victor menjelaskan bahwa program-program tersebut, merupakan program unggulan yang paling gencar dikampanyekan saat Pilkada 2017 lalu, dan untuk itu memang tidak dirancang untuk diselesaikan dalam waktu singkat, seperti setahun.

"Itu kan program-program yang butuh waktu perealisasiannya, dan juga koordinasi dengan banyak pihak, agar tidak gaduh seperti masa sebelumnya. Rumah DP 0 rupiah, kan sudah berproses, nanti awal November 2018, pendaftaran dibuka secara online. Ada model pembiayaan yang bersifat milik, ada yang sewa-milik. Saat ini sudah banyak pihak yang ingin terlibat dalam program tersebut, tidak hanya swasta, tetapi juga BUMN/BUMD. Program rumah DP 0 rupiah jelas sasarannya masyarakat menengah ke bawah" jelas Victor.

Untuk diketahui masyarakat, bahwa

kriteria dan skema pembiayaan DP nol rupiah sudah ditetapkan pada Pergub Nomor 104 Tahun 2018 tentang fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pergub yang ditandatangani Anies Baswedan itu diterbitkan tepat pada hari peluncuran rumah DP nol rupiah. Untuk pendaftaran dilakukan di kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta ada di kantor-kantor Walikota Jakarta.

Sementara mengenai isu pelayanan publik pemprov yang dinilai lamban, tidak seperti periode sebelumnya Gubernur langsung merespon berbagai aduan/keluhan, Victor mengemukakan bahwa Gubernur Anies ingin mengembalikan porsi kepemimpinan struktural sebagaimana mestinya. "Ya kalo masyarakat semua melapor ke Gubernur, seperti dibiasakan periode yang lalu, memang ada kesan mendapat respon cepat, tapi tatanan jadi ga karuan, semua diproses oleh Gubernur. Sekarang, Gubernur Anies, ingin mengembalikan marwah kepemimpinan struktural sebagaimana mestinya. Lurah ya bertanggung jawab diwilayahnya, Camat, dan Walikota pun demikian, namun demikian alat bantu pengaduan, seperti Qlue, masih diberlakukan untuk memfasilitasi masyarakat menyampaikan keluhan/informasi ke Pemprov" urai Victor.

Sedangkan menyangkut moda transportasi, Victor menjelaskan bahwa program One Karcis One Trip (OK OTrip), saat ini sudah berganti nama menjadi Jak Lingko, dakam pengamatan Victor sementara ini berjalan baik.

"Kan pecobaan pemberlakuan OK OTrip, baru kelar September kemarin, catatan dari Sudin Perhubungan Jakarta Timur aja, sejak 15 Januari hingga 30 September 2018, saya dapat info data jumlah pengguna angkutan umum program OK OTrip di Jakarta Timur mencapai 2.232.107 penumpang. Itu jumlah yang perlu diapresiasi" terang Victor.

Seputar program OK OCE, menurut Victor tidak sedikit pihak, termasuk masyarakat, yang belum pas pemahamannya. "OK OCE itu bukan program bagi-bagi uang untuk bisnis, atau pemprov menjadi buyer dari produk-produk peserta OK OCE" demikian diutarakan Victor.

Lebih lanjut Victor menjelaskan bahwa, "OK OCE program yang memfasilitasi mereka yang ingin menjadi pelaku usaha, diberikan pembekalan dan pelatihan, mereka yang sudah menjalankan usaha, akan difasilitasi dengan bimbingan dan pendampingan agar usaha berjalan stabil, sedangkan yang usahanya sudah berjalan stabil, akan didukung untuk peningkatan kapasitas usaha dan badan usahanya, jadi soal bantuan dana, itu bergantung kualifikasi dan kualitas usaha yang dijalankan. Jadi sebenarnya prinsip pelaksanaan OK OCE itu kan, bagaimana muncul/lahir pelaku usaha, wirausaha, pengusaha, nah kalo dari sisi ini, OK OCE yang sementara ini dijalankan, menurut saya selaku Ketua KADIN, semakin banyak masyarakat, khususnya anak-anak muda, yang ikut OK OCE, mereka ingin menjadi pengusaha/wirausaha" ungkap Victor.

Diakhir keterangannya, Victor berharap bahwa DPRD sebagai mitra Pemprov dalam menjalankan pemerintahan didaerah, baiknya DPRD dan Pemprov bersinergi, jangan ulangi relasi ketegangan yang pernah terjadi beberapa waktu lalu. (DPT)

Advertisement