Skip to content Skip to navigation

SEKRETARIS UMUM MPH PGI PDT GOMAR GULTOM MERESPON PUTUSAN MK SOAL PENGHAYAT KEPERCAYAAN

Mahkamah Konstitusi pada Selasa (7 November 2017) kemarin telah mengeluarkan keputusan terkait dengan uji materiil terhadap UU Adminstrasi Kependudukan, menyangkut eksistensi agama tradisi dan penghayat kepercayaan yang hidup di Indonesia. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa status penghayat kepercayaan dapat dicantumkam dalam kolom agama di kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik tanpa perlu merinci aliran kepercayaan yang dianut.

Menurut majelis hakim, hal tersebut diperlukan untuk mewujukan tertib administrasi kependudukan mengingat jumlah penghayat kepercayaan dalam masyarakat Indonesia sangat banyak dan beragam.

Hal itu disampaikan MK dalam putusan uji materi terkait aturan pengosongan kolom agama pada KK dan KTP, sebagaimana diberitakan Kompas.com, dijelaskan bahwa hal itu diatur dalam Pasal 61 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 64 Ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang UU Adminduk.

"Bahwa agar tujuan mewujudkan tertib administrasi kependudukan dapat terwujud serta mengingat jumlah penghayat kepercayaan dalam masyarakat Indonesia sangat banyak dan beragam, pencantuman elemen data kependudukan tentang agama bagi penghayat kepercayaan hanya dengan mencatatkan yang bersangkutan sebagai 'penghayat kepercayaan' tanpa merinci kepercayaan yang dianut di dalam KK ataupun KTP-el, begitu juga dengan penganut agama lain," ujar Hakim MK Saldi Isra saat membacakan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2017).

Mensikapi putusan MK tersebut, Sekretaris Umum MPH Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Pdt. Gomar Gultom memberikan keterangan pers sebagai berikut :

  1. Persekutuan Gereja-Gereja menyambut baik keputusan MK yang menerima seluruhnya gugatan JR atas UU Nomor 22/2006 sebagaimana telah diubah dengan UU 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan. Melalui keputusan ini MK menyatakan  kata  “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”.
  2. Hal ini merupakan sebuah langkah maju karena dengan demikian negara mengakui hak-hak semua orang untuk dicantumkan agama/kepercayaannya pada kolom KTP, tidak lagi hanya salah satu dri enam agama yang selama ini diakui dan dianak-emaskan. Itu berarti, agama-agama dan kepercayaan asli suku-suku di Indonesia dan agama-agama yang selama ini dianggap tidak resmi atau tidak diakui seperti Bahai, Yahudi, dll, dapat menuliskan agamanya dengan berpegang pada putusan MK tersebut.
  3. Pengakuan seperti ini merupakan lembaran baru bagi Indonesia setelah perjuangan panjang dan berliku. Meski Indonesia telah lama meratifikasi Konvensi Internasional Sipol, dalam kenyataannya masih banyak-banyak hak-hak sipil warga masyarakat yang tak dipenuhi dan dilindungi oleh negara, utamanya hak-hal masyarakat adat dan penganut agama lokal di Indonesia.
  4. Kini makin jelas, melalui keputusan MK ini negara sesungguhnya tidak mengenal dikotomi mayoritas-minoritas, karena nomenklatur kita berbangsa sebagaimana diamanatkan oleh konstituso adalah warga negara. Dan konstitusi menjamin hak setiap warga negara, apa pun agama/kepercayaannya;  dan negara wajib melayani terpenuhinya dan melindingi hak-hak tersebut.
  5. PGI berterimakasih kepada semua pihak yang tak kenal lelah telah memperjuangkannya, walau harus menghadapi tantangan yang tak ringan. Sejak awal PGI ikut swrta lewat berbagai saluran untuk memperjuangkan hak-hal masyarakat adat dan agama lokal ini, bahkan ketika masih dalam proses legislasi pembahasan RUU Adminduk, namun selalu kalah suara. Demikian pun ketika mengajukan JR UU nomor 1/PNPS/1965 yang kandas di MK.
  6. PGI pada kesempatan ini menyampaikan selamat buat saudara-saudara dan teman Penghayat, Sundawiwitan, Parmalim, Merapu, Kejawen dan ratusan penghayat kepercayaan lainnya. Anda semua adalah pemilik sah dan asli Republik ini, bahkan jauh sebelum kedatangan keenam agama yang selama ini diakui ke Nusantara.
  7. Dengan keputusan ini berharap Kemendagri dan aparatnya hingga ke desa-desa tidak menunda implementasi keputusan ini. Demikian pun berbagai bentuk regulasi lainnya yang masih diskriminatif dapat segera dihapuskan.

 

Pada akhir pernyataannya, Pendeta Gomar mengungkapkan "Akhirnya saya berharap dengan keadaan ini alam semesta pun akan bersukacita.... dan aura ini saya harap akan membawa Indonesia makin jaya ke masa depan!" (DPT)

Advertisement