Skip to content Skip to navigation

RUU CIPTA KERJA DITERIMA DPR , PRESIDEN KSBSI ELLY SILABAN : KAMI DIBOHONGI PEMERINTAH DAN DPR

Menyusul diterimanya RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) oleh paripurna DPR RI pada 5 Oktober 2020, dan ini berarti RUU tersebut akan segera menjadi UU, Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), siang tadi (Rabu, 7 Oktober 2020) menggelar konferensi pers di sekrerariat KSBSI daerah Cipinang Muara Jakarta Timur.

Pernyataan sikap yang dikeluarkan bertepatan dengan peringatan Hari Pekerjaan Layak Se-dunia, disampaikan langsung oleh Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban, SE, dan Sekretaris Jenderal Dedi Hardianto, SH.

"Kami serikat buruh dibohongi oleh Pemerintah dan DPR, dengan mereka mensepakati RUU Cipta Kerja" seru Elly mensikapi apa yang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah, dengan bersepakat menerima RUU Cipta Kerja.

Elly menegaskan bahwa sekalipun dua tokoh serikat buruh/pekerja, saat paripurna yang menetapkan RUU Cipta Kerja menjadi UU, melakukan pertemuan dengan Presiden, KSBSI tidak ikut dalam pertemuan tersebut, dan tidak mengetahui hasil pertemuan tersebut, KSBSI tetap bersikap menolak diberlakukannya UU Cipta Kerja (Omnibus Law).

Berdasarkan dokumen RUU Cipta Kerja yang disahkan DPR menjadi UU Cipta Kerja dalam rapat paripurna tanggal 5 Oktober 2020, bersama ini Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) perlu menyampaikan hal hal berikut dibawah ini:

1. Bahwa usulan KSBSI dalam pertemuan Tim Tripartit, tidak satu pasal utuh pun yang diakomodir dalam UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan.

2. Bahwa UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan sangat mendegradasi hak hak dasar buruh jika dibandingkan dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

3. Bahwa Hak hak dasar buruh yang terdegradasi antara lain:
a. PKWT/kontrak kerja tanpa batas;
b. outsourcing dipeluas tanpa batas jenis usaha;
c. upah dan pengupahan diturunkan;
d. besar pesangon diturunkan.

4.Bahwa beberapa ketentuan (norma) yang dirancang dalam RUU Cipta Kerja pengusaha melalui Kadin dan Apindo selaku Tim Pengusaha dalam Tim Tripartit tanggal 10-23 Juli 2020, telah sepakat dengan Tim Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk tetap sesuai eksisting.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN KSBSI) dengan ini menyampikan sikap tegas sebagai berikut:

1. Menginstruksikan kepada seluruh jajaran KSBSI, dan 10 federasi afiliasi KSBSI melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 12-16 Oktober 2020 didaerah masing-masing.
2. Menolak pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi Undang undang.
3. Mendesak Presiden menerbitkan PERPPU pembatalan UU Cipta Kerja.
4. DEN KSBSI dan 10 DPP Federasi Afiliasi akan melakukan judicial review UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi.

Adapun 10 federasi buruh yang berafiliasi dalam KSBSI, yang juga turut hadir perwakilannya dalam konferensi pers : DPP FSB Garteks, DPP FSB Nikeuba, DPP FPE, DPP FSB Kamiparho, DPP FSB KIKES, dan DPP FKUI, DPP Lomenik, DPP Fesdikari, DPP FTA, DPP FSB Hukatan, Komite Kesetaraan Nasional, dan Komite Pemuda dan Lingkungan. (DPT)

Advertorial

Advertisement