Skip to content Skip to navigation

RATUSAN EKS PEKERJA PT FREEPORT INDONESIA, MEWAKILI RIBUAN PEKERJA TERKENA PHK DAN FURLOUGH, MENGADU KE PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA

Persoalan terkait eksistensi PT. Freeport Indonesia, masih berbuntut panjang, tidak hanya urusan divestasi saham 51% oleh pemerintah yang masih menjadi perbincangan banyak pihak, tetapi juga soal ketenagakerjaan yang perlu menjadi perhatian khusus pemerintah.

Demi memperjuangkan nasibnya, ratusan eks pekerja PT. Freeport Indonesia kemarin siang (Kamis 2 Agustus 2018), mendatangi kantor Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) di Grha Oikoumene Jl. Salemba Raya No. 10 Jakarta Pusat.

PGI menerima perwakilan eks pekerja PT Freeport, yang datang didampingi oleh Nurkholis Hidayat selaku Kuasa Hukum dari Lokataru, kantor hukum dan hak asasi manusia Indonesia, dan mereka mewakili 8300 eks karyawan PT Freeport yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak sejak Mei 2017.

Penelusuran Gerejani Dot Com, sejak 1 Mei 2017 lalu, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) cabang PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, Papua, mengumumkan aksi mogok selama 30 hari hingga 30 Mei 2017.

Pemberitaan kompas.com pada Juni 2017, menyebutkan Freeport sudah mem-PHK 5.000 karyawan. Sebanyak 2.000 karyawan lainnya masuk dalam program efisiensi yang bergulir sejak Februari lalu. Ada yang mengambil paket pensiun dini dan terkena furlough (dirumahkan).

Aksi mogok yang terjadi itu merupakan buntut dari kebijakan manajemen terkait program furlough. Kebijakan itu terpaksa ditempuh manajemen sejak Februari 2017 lantaran kegiatan produksi Freeport terhenti salah satunya akibat belum mengantongi izin ekspor konsentrat tembaga. Namun furlough kini sudah dihentikan karena produksi Freeport kembali normal seiring adanya izin ekspor konsentrat sejak akhir April 2017

Pemberitaan detikFinance pada 2 Juni 2017, berdasarkan Surat Pemberitahuan Mogok Kerja Bersama yang dikirimkan SPSI Freeport, menyebutkan adanya daftar tuntutan para pekerja yang melakukan pemogokan 30 hari:

1. Agar Pimpinan Perusahaan dan Pemerintah bekerja sama untuk segera menghentikan kebijakan Furlough/PHK yang diambil secara sepihak oleh Perusahaan yang tidak dirundingkan dengan Serikat Pekerja/PUK SPKEP SPSI.

2. Agar Pimpinan Perusahaan dan Pemerintah bekerja sama untuk menghentikan segala bentuk pengancaman, intimidasi, dan perlakuan semena-mena terhadap Pekerja dan Fungsionaris SPKEP SPSI yang terkena Furlough/PHK/Relokasi ke Tempat lain yang oleh manajemen Privatisasi dan Kontraktor yang mengusir Pekerja tidak bersalah dari barak.

3. Agar Pimpinan Perusahaan dan Pemerintah memberikan kepastian kembali bekerja kepada Pekerja yang sudah terlanjut di Furlough/PHK/Relokasi ke tempat lain.

4. Agar Pimpinan Perusahaan dan Pemerintah bekerja sama untuk segera menghentikan PHK/Furlough/Relokasi ke tempat lain dan mempekerjakan kembali Pekerja yang telah di Furlough/PHK/Relokasi ke tempat lain.

5. Agar Pimpinan Perusahaan Dalam mengambil kebijakan strategis terkait Ketenagakerjaan terlebih dahulu merundingkan secara bipartit sebagaimana yang sudah pernah dilakukan dalam perundingan formal PKB dengan Serikat Pekerja maupun sesuai dengan Regulasi UU Ketenagakerjaan dan Perundang-undangan yang berlaku sebagai mitra yang sah dan setara dalam Hubungan Industrial.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melayangkan surat peringatan tertulis kepada PT Freeport Indonesia terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 4.000 karyawan, demikian diberitakan kompas.com pada 3 Juli 2017.

Lebih lanjut Kementerian ESDM, menjelaskan, "Sudah kami peringatkan, supaya Freeport ikuti ketentuan perundang-undangan ketika melakukan PHK," tegas Bambang Gatot Ariyono, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM.

Namun, kata Bambang, hanya sebatas itu pemerintah bisa turut campur. Kementerian ESDM tidak bisa berbuat banyak. Alasan pemerintah, PHK merupakan kebijakan manajemen Freeport Indonesia dengan karyawan.

Banyak di antara mereka eks pekerja PT Freeport Indonesia, kini mengalami kesulitan ekonomi lantaran hak keuangan mereka tidak dipenuhi, rekening diblokir dan BPJS dihentikan. Hal ini berdampak pada masalah pelayanan medis bagi yang sakit, anak-anak putus sekolah, hubungan rumah tangga menjadi rusak, bahkan terjadi penangkapan, teror dan korban jiwa pada eks karyawan PT Freeport tersebut, hanya karena mereka terus memperjuangkan hak-haknya.

“Sebagai umat kami berharap ada perhatian dari pimpinan gereja. Mengapa ini kami lakukan karena selama berjuang untuk ketidakdilan di Tanah Papua, khususnya melawan Freeport, tidak ada sentuhan kasih dari pimpinan gereja di Papua. Maka akhirnya kami sepakat untuk menyampaikan keluhan ini, yang adalah keluhan umat, kepada pimpinan PGI,” ujar Julius Mairuhu, mewakili sekitar 200 orang eks karyawan PT Freeport yang datang ke kantor PGI, demikian dijelaskan Humas PGI Irma Simanjuntak dalam siaran pers yang diterima Gerejani Dot Com.

Lebih lanjut Humas PGI Irma mengemukakan, Marthen Motte, yang juga mewakili eks karyawan PT Freeport, menyampaikan harapannya agar PGI ambil bagian memperjuangkan persoalan ini. Berbagai upaya sudah dilakukan, termasuk menyurati semua pihak, namun tidak ada kemajuan. “Kami sudah beberapa kali ke Istana Presiden, menyurati Deputi Kepresidenan, Menteri Tenaga Kerja, bahkan Menteri ESDM sudah ke sana tetapi tidak ada kabar atau tidak ada kejelasan terkait apa yang kami alami,” katanya.

Selaku kuasa hukum, Nurkholis Hidayat menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pendekatan melalui jalur konstitusi, tetapi tetap mengalami kesulitan. Lebih jauh dia menjelaskan bahwa upaya PHK sepihak sebenarnya sudah diketahui oleh seluruh karyawan, dan karena itu mereka menginginkan adanya perundingan. Namun, permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh pihak PT Freeport sehingg akhirnya karyawan melakukan aksi mogok.

“Pada 1 Mei 2017 mereka melakukan mogok resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi sejak saat itu PT Freeport tidak mengakui hak mogok yang dilindungi oleh undang-undang tersebut, dan secara sepihak terus digaung-gaungkan bahwa pemogokan itu tidak sah, dan kemudian mereka yang 8300 orang itu dianggap mengundurkan diri atau mangkir. Saya sangat menyayangkan karena pemerintah menerima begitu saja klaim dari PT Freeport yang menyatakan bahwa pemogokan ini tidak sah. Secara hukum mereka adalah pegawai PT Freeport yang seharusnya seluruh hak-haknya diberikan dan tidak diabaikan begitu saja,” papar Nurkholis.

Dia menambahkan, pada 21 Desember 2017 tanpa sepengetahuan dan mandat dari 8300 orang karyawan yang di PHK sepihak ini, pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) pusat dan PT Freeport melakukan sebuah kesepakatan yang intinya membayar sekitar 1 bulan gaji saja. Padahal, banyak karyawan yang sudah bekerja sekitar 10-25 tahun.

“Ini sebuah kesepatakan yang bukan saja menghina para pekerja, tetapi juga ilegal karena tidak ada mandat apapun dari karyawan. Sejak Desember hingga saat ini tidak ada satupun tindakan dari pemerintah untuk melindungi atau menjawab keluhan dari para pekerja,” jelasnya. Nurkholis Hidayat sebagai Kuasa hukum eks karyawan PT Freeport berharap PGI bantu menyuarakan aspirasi para eks karyawan tersebut, sakaligus membela masyarakat yang tertindas.

Pada kesempatan itu, Sekretaris Umum PGI, Pdt. Gomar Gultom, mengungkapkan bahwa PGI sebagai sebuah persekutuan merasakan apa yang dialami oleh seluruh eks karyawan PT Freeport. Karena itu, sudah menjadi tugas PGI untuk berjalan bersama dan menyuarakan suara-suara yang tidak didengar selama ini.

“Saya bertemu Sdr Julius Mairuhu pada Maret lalu di Sorong, dan mendapat informasi tentang permasalahan ini. Dan, sungguh, saya bisa merasakan duka nestapa yang menerpa saudara-saudara”, sambut Pdt Gomar mengawali responsnya.

Selanjutnya, Pdt Gomar menyebutkan empat hal yang akan ditempuh oleh PGI, yakni:

1. Hak-hak karyawan harus dipenuhi. Mereka berhak untuk dipekerjakan kembali. Apabila hendak di-PHK, harus sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang ada.

2. Pemerintah harus hadir untuk melindungi warganya dan tidak hanya mendengarkan kepentingan pengusaha.

3. Pemerintah harus menegakkan undang-undang tanpa pandang bulu, terhadap majikan dan karyawan.

4. PGI, melalui saluran yang dimilik, akan menyuarakan masalah ini, termasuk menyuarakannya melalui mass media. PGI juga akan menyurati gereja-gereja di Papua, untuk ikut merespon persoalan yang sedang dihadapi karyawan PT Freeport ini. (DPT)

Advertisement