Skip to content Skip to navigation

PROF SUMANTO AL-QURTUBY BICARA DI SAA KE-35 PGI

Seminar Nasional dan Lokakarya ke-35 PGI, pada hari pertama kemarin (Rabu, 3 Juli 2019), mengundang hadir narasumber yang memiliki kompetensi kepakaran sesuai dengan topiknya.

Tampil sebagai pembicara, setelah sesi pembicara utama Menkumham, seorang narasumber yang viral, yakni Prof. Sumanto Al-Qurtuby, Ph.D.

Prof Sumanto membawakan materi tentang Kontroversi dan Sikap Terhadap Penyiaran Agama, dan Minoritas Agama di Indonesia.

Prof Sumanto yang tampil energik dan unik, mampu mengulik semangat peserta untuk mengungkapkan berbagai kegelisahan, maupun keingintahuan pemikiran Prof Sumanto mengenai sejumlah isu sensitif.

Prof Sumanto menyatakan ketidaksetujuannya terhadap terminologi "mayoritas-minoritas". Ketika peserta menanyakan tanggapan mengenai eksistensi komunitas penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Prof Sumanto menyatakan persetujuannya bahwa perlu adanya kebijakan pemerintah yang mengakui keberadaan komunitas penghayat, sebagaimana halnya komunitas pemeluk agama, diantaranya
seperti pengakuan terhadap pernikahan, pemakaman, akta lahir, dan kesempatan bekerja.

Pembicara berikutnya Prof. Dr. I Nengah Duija, M.Si (Guru Besar Bidang Antropologi Budaya IHDN Denpasar), menyampaikan materi tentang "Agama, Negara, dan Masa Depan Masyarakat Adat di Indonesia, Studi Kasus Desa Adat Bali : Mengawal Peradaban, Nusantara Dari Pinggiran".

Prof Nengah dalam makalahnya mengemukakan bahwa, dalam ajaran Hindu, ada yang disebut Dharma Agama dan Dharma Negara, disamping swadharma yang berhubungan dengan tugas masing-masing, ketaatan kepada pemerintah (negara) dan ketaatan menjalankan ajaran agama merupakan swadharma yang merupakan tugas hidupnya.

Kedua ketaatan ini dalam ajaran agama Hindu disebut Dharma Negara dan Dharma Agama. Dharma Agama berarti kewajiban bagi umat Hindu warga bangsa di seluruh Indonesia untuk taat melaksanakan ajaran-ajaran agamanya dan menjunjung tinggi kitab sucinya, yaitu Weda. Selain daripada itu, umat Hindu warga Negara yang lahir, berpijak dan hidup di bumi Indonesia, menghirup udara, minum air dan makan hasil bumi dan laut ibu pertiwi wajib mencintai bangsa, Negara, dan tanah airnya yang disebut Dharma Negara. Konsep Dharma Negara merupakan hubungan dari bawah ke atas, karena Hindu memiliki kewajiban sebagai warga Negara untuk tetap berupaya berpikir (manacika), berkata (wacika), dan berbuat (kayika) untuk Negara dengan tradisi, adat Bali dan agama Hindu. Berpikir, berkata dan berbuat dengan landasan kedamaian (santih), toleransi (manyama braya , tat twam asi), tanpa kekerasan (ahimsa).

Lebih lanjut Prof Nengah menjelaskan, hukum yang tertinggi adalah Ahimsa (non-violence), adalah ajaran yang tidak membenarkan pemakaian kekerasan. Konsep kerukunan (nyama braya) inilah Bali sebagai “pengawal” peradaban dengan nilai-nilai kehalusan berbasis tri wisesa kebenaran (satyam), kebajikan, kesucian hati (siwam), dan keindahan atau estetika (sundaram) hingga mampu menjadi tujuan utama wisata dunia (pulau sorga).

Dalam kitab Arthasâstra disebutkan ada lima hal yang wajib dilakukan oleh Negara, yaitu (1) mengupayakan kebahagiaan untuk semua, (2) berjalan di atas dasar sastra, (3) mengupayakan lapangan pekerjaan, (4) menolong orang miskin dan lemah, dan (5) memberikan penghargaan kepada orang yang berjasa kepada Negara dan masyarakat. Negara merupakan lingkaran organisasi dimana emosi dan peradaban hidup rakyatnya bisa menyatu. Sebagai perbandingan peran Negara dapat dilihat dari aspek-aspek demokrasi India Kuno, yaitu: (1) Negara menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul, (2) kepala Negara menyatakan diri sebagai perantara rakyat dan diberi kedudukan oleh hukum, (3) suksesi kepemimpinan dilaksanakan secara terencana, (4) terdapat struktur pemerintahan dan pembagian tugas secara profesional, (5) pemerintahan dilaksanakan berdasarkan hukum, (6) ada bantuan Negara untuk kesejahteraan sosial, (7) rakyat yang berkualitas dan bebas dari rasa malas, dan (8) kesetaraan gender (Gunada,2012:118-126).
Dalam kasus masyarakat adat di Bali, sesungguhnya peran Negara sedikit tidaknya telah memberikan ruang yang cukup untuk berkembangnya kebudayaan, Agama Hindu, dan adat Bali dalam berbagai aktivitas. Karena banyak juga kearifan lokal atau 'local genius' Hindu dan adat Bali mampu membangun karakter kebangsaan melalui internalisasi, enkulturasi nilai-nilai positif yang digali dari pengalaman masa lalu masyarakat Bali survive hingga saat ini. Dengan demikian, diharapkan ikon Bali yang eksotik dengan menjadikan kearifan lokal sebagai basis keunggulan mutu manusia Bali, yakni siddhi, siddha, suddha, dan saddhu dapat di
seimbangkan atau diharmoniskan
kembali.

Prof Nengah juga mencermati terbitnya Peraturan Daerah No.4/2019 tentang Desa Adat dan telah diverifikasi oleh pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri, sebagai indikator bahwa Negara telah hadir dalam konteks pembangunan keanekaragaman budaya, adat, dan peradaban dari “pinggiran”. Penguatan nilai-nilai karakter lokal tidak dalam pemahaman sebagai politik identitas, namun dari pinggiran yang kuat menuju Negara bangsa yang kuat dan berkepribadian unggul karena beranekaragam yang tidak dimiliki oleh bangsa lain di dunia, “berbeda itu, satu itu” bhineka tunggal ika, itulah Indonesia.

Hari kedua SAA ke-35 PGI, hari ini Kamis, 5 Juli 2019, sedang berlangsung sesi lokakarya yang
diadakan di aula Yayasan Bina Darma Salatiga.

Hadir panelis pemateri lokakarya yang dimulai pagi hingga sore tadi, Pdt. Izaak Y.M Lattu, Ph.D (Ketua Pusat Studi Agama, Pluralisme, dan Demokrasi
UKSW), dan Hatib A. Kadir, Ph.D (Universitas Brawijaya), Dra. Arshinta, M.Kes (Direktur Pusat Rehabilitasi YAKKUM) dan Alimatul Qibtiyah, Ph.D (UIN Sunan Kalijaga).

Jelang akhir acara hari kedua, peserta dibagi kedalam 6 kelompok pembahasan lokakarya, yakni :
* Sub Tema Agama, Negara dan Keadilan Gender.
* Sub Tema Agama, Negara dan Kaum Disabilitas.
* Sub Tema Agama, Negara dan Masa Depan Masyarakat Adat Indonesia.
* Sub Tema Agama dan Nasionalisme Virtual.
* Sub Tema Agama, Generasi Milennial dan Pendidikan Kebangsaan.
* Sub Tema Kontroversi dan Sikap Terhadap Penyiaran Agama di Indonesia. (DPT)

Advertisement