Skip to content Skip to navigation

PILKADA 2018, BAGAIMANA NASIB PEMERINTAHAN BILA 'PESERTA KOTAK KOSONG' MENANG?

Salah satu fenomena atau tren politik di Era Reformasi adalah kemunculan pasangan calon peserta tunggal pilkada. Pada pelaksanaan Pilkada 2017, terdapat 9 daerah yang pesertanya paslon tunggal, sementara pada tahun 2018 ini, terjadi peningkatan jumlah paslon tunggal. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis data jumlah daerah pelaksana pilkada, yang mengalami peserta dengan calon tunggal, terdapat 15 daerah yang memiliki calon tunggal, daerah-daerah tersebut adalah :

  1. Padang Lawas Utara: Andar Amin Harahap-Hariro Harahap (PAN, PKB, Demokrat, PKPI, PBB, PPP, Hanura, PDIP, NasDem, Gerindra, Golkar)
  2. Prabumulih: Ridho Yahya-Andriansyah Fikri (PKPI, PBB, PPP, PAN, Demokrat, Hanura, PKB, NasDem, PDIP, Golkar)
  3. Pasuruan: Mohammad Irsyad Yusuf-Mujib Imron (Hanura, Demokrat, PPP, PKS, PDIP, NasDem, Gerindra, PKB, Golkar)
  4. Lebak: Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi (PKB, PKS, Hanura, PDIP, Golkar, PAN, PPP, Demokrat, NasDem, Gerindra)
  5. Kabupaten Tangerang: Ahmed Zaki Iskandar-Mad Romli (Gerindra, PKPI, PBB, Hanura, PPP, PAN, Golkar, PDIP, PKS, PKB, NasDem, Demokrat)
  6. Kota Tangerang: Arief Wismansyah-Sachrudin (PDIP, NasDem, PKB, Hanura, PAN, PPP, PKS, Gerindra, Demokrat, Golkar)
  7. Tapin: Muhammad Arifin Arpan-Syafrudin Noor (PAN, PKS, PPP, Gerindra, Demokrat, PDI-P, PKB, Golkar)
  8. Minahasa Tenggara: James Sumendap-Jesaja Jocke Oscar Legi (Demokrat, Hanura, PAN, PPP, Golkar, Gerindra, PKPI, PDIP)
  9. Puncak: Willem Wandik-Alus UK Murib (PKPI, PAN, Demokrat, Golkar, PKS, PKB, Gerindra, Nasdem, Hanura, PDIP)
  10. Enrekang: Muslimin Bando-Asman (Hanura, PDIP, NasDem, Gerindra, Demokrat, PAN, Golkar)
  11. Mamasa: Ramlan Badawi-Marthinus Tiranda (PBB, PAN, PPP, PKPI, PKS, NasDem, Golkar, PDI-P, PKB, Demokrat)
  12. Jayawijaya: Jhon Richard Banua-Marthin Yogobi (PBB, PKS, PAN, Hanura, PDI-P, PKB, Golkar, Demokrat, NasDem, PKPI)
  13. Deli Serdang: Ashari Tambunan-Ali Yusuf Siregar (Golkar, PDIP, PAN, PKS, PKB, PKPI, Hanura, Demokrat, PPP, Gerindra dan NasDem)
  14. Mamberamo Tengah: Ricky Ham Pagawak-Yonas Kenelak (Demokrat, PKS, PDIP, Gerindra, PAN, dan PBB)
  15. Bone: Andi Fahsar Mahdin Padjalangi-Ambo Dalle (Golkar, PAN, Demokrat, PKS, PDIP, PPP, PBB, Gerindra, PKB, Hanura, Nasdem)

 

Realitas kemasyarakatan di Kabupaten Mamasa terhadap paslon tunggal Pilkada 2018,  terjadi suatu gerakan masyarakat yang gencar mengimbangi sosialisasi paslon tunggal peserta pilkada.

Gerakan masyarakat di Mamasa tersebut, sebagaimana diberitakan makassar.tribunnews.com, gerakan tersebut dideklarasikan secara terbuka kepada publik pada 10 Februari 2018 di Lapangan Sepak Bola Mamasa. Deklarasi yang bertajuk “Konsolidasi Demokrasi Rakyat Mamasa” itu, mensosialisasikan tentang adanya opsi ‘Kotak Kosong’ pada Pilkada 27 Juni 2018 ini. Gerakan masyarakat tersebut mengajak masyarakat memenangkan 'peserta kotak kosong' pada pilkada nanti.

Bagaimana ketentuan undang-undang tentang ‘peserta kotak kosong’? UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 54C ayat 2 menyebutkan bahwa pemilihan yang diikuti calon tunggal dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat dua kolom, yang terdiri atas satu kolom yang memuat foto pasangan calon dan satu kolom kosong yang tidak bergambar. Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos pada bidang kotak yang tersedia.

Pantauan Gerejani Dot Com terhadap sosialisasi memenangkan 'peserta kotak kosong' sudah cukup meluas di kalangan masyarakat. Sejumlah baliho ataupun spanduk tentang ajakan memenangkan 'peserta kotak kosong' dan informasi tata cara pencoblosan opsi kotak kosong, banyak terlihat disejumlah ruang publik, seperti pasar, kawasan pemukiman penduduk, bahkan hingga daerah pelosok/pedalaman.

Fenomena ‘peserta kotak kosong’ dalam Pilkada 2018 ini, semakin mencuatkan persoalan kritis tentang nasib pemerintahan didaerah, bila pilkada dengan paslon tunggal pesertanya, tidak menghasilkan paslon pemenang pilkada, atau sebaliknya juga, bila ‘peserta kotak kosong’ yang menang, apa yang akan terjadi dengan pemerintahan didaerah tersebut?

Pasal 54D ayat 1 UU No. 10 Tahun 2016, menandaskan paslon tunggal peserta pilkada dikatakan pemenang bila meraih 50 persen lebih suara sah, jika tidak, maka akan dinilai kalah dan pilkada akan digelar satu tahun kemudian.

Jika perolehan suara peserta pilkada kurang dari 50% lebih, maka Pilkada diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Peserta Pilkada yang kalah boleh mencalonkan diri lagi pada Pilkada berikutnya, demikian aturan Pasal 54D ayat 2.

Bagaimana nasib pemerintahan bila tidak ada pemenang pilkada? Pasal 54D ayat 4 mengemukakan solusinya, yakni : Dalam hal belum ada pasangan calon terpilih terhadap hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah menugaskan penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota.

Namun, bila realitasnya calon tunggal kalah dari kotak kosong, apa yang akan terjadi dengan pemerintahan daerah? Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan, sebagaimana diberitakan rmol.com, mengemukakan penjelasannya demikian : Kalau kotak kosongnya ternyata yang menang, maka pemi­lihan yang ada di daerah itu diulang lagi pada pilkada beri­kutnya. Solusinya begitu. (DPT)

Advertisement