Skip to content Skip to navigation

PGI : RUU PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN DIKHAWATIRKAN MENJADI MODEL INTERVENSI NEGARA PADA AGAMA

Berawal dari pengesahan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang Madrasah dan Pendidikan Keagamaan yang diinisiasi Fraksi PKB, menjadi RUU inisiatif DPR RI pada rapat Baleg 13 September 2018, rancangan undang-undang tersebut semula memiliki semangat untuk mendukung dan memperkuat keberadaan madrasah dan pesantren.

Keputusan Baleg DPR RI terhadap RUU Madrasah dan Pendidikan Keagamaan mendapat persetujuan pimpinan DPR, sehingga RUU tersebut diputuskan menjadi Rancangan Undang-Undang (RUU), dan berubah nama menjadi RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang berisikan 10 Bab dan 169 pasal, dan menjadi salah satu RUU usul inisiatif dari DPR, keputusan tersebut disepakati 10 fraksi DPR, dan ditetapkan 16 Oktober 2018.

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengajukan keberatan terhadap RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan tersebut, khusunya terkait dengan dua pasal yang ada. Kedua pasal tersebut mengatur bahwa sekolah minggu dan katekisasi dianggap sebagai pendidikan non formal yang terpisah dari peribadahan. RUU mengatur syarat sekolah minggu dan katekisasi di setiap gereja, peserta didik paling sedikit 15 orang serta mendapat izin dari Kanwil Kementerian Agama tingkat kabupaten/kota.

PGI melalui keterangan pers kepada Gerejani Dot Com, menyatakan :

- PGI melihat, ketika membahas tentang pendidikan dan pembinaan di kalangan umat Kristen, nampaknya RUU ini tidak memahami konsep pendidikan keagamaan Kristen dimana ada pendidikan formal melalui sekolah-sekolah yang didirikan oleh gereja-gereja dan ada pendidikan nonformal melalui kegiatan pelayanan di gereja. Pendidikan Sekolah Minggu dan Katekisasi, yang juga hendak diatur dalam RUU ini pada pasal 69 – 70, sesungguhnya adalah proses interaksi edukatif yang dilakukan oleh gereja-gereja di Indonesia, yang merupakan pendidikan nonformal dan masuk dalam kategori pelayanan ibadah bagi anak-anak dan remaja.

- Dengan melihat syarat pendirian pendidikan keagamaan dengan memasukkan syarat peserta didik paling sedikit 15 (lima belas) orang serta harus mendapat ijin dari Kanwil Kementerian Agama Kabupaten/Kota maka hal tersebut tidak sesuai dengan model pendidikan anak dan remaja gereja-gereja di Indonesia, sebagaimana kandungan RUU yang hendak menyetarakan Sekolah Minggu dan Katekisasi dengan model pendidikan pesantren. Sejatinya, Pendidikan Sekolah Minggu dan Katekisasi merupakan bagian hakiki dari peribadahan gereja, yang tidak dapat dibatasi oleh jumlah peserta, serta mestinya tidak membutuhkan ijin karena merupakan bentuk peribadahan.

- Penyusunan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan adalah kecenderungan membirokrasikan pendidikan nonformal khususnya bagi pelayanan anak-anak dan remaja yang sudah dilakukan sejak lama oleh gereja-gereja di Indonesia.  Kecenderungan ini dikhwatirkan beralih pada model intervensi negara pada agama. 

Gerejani Dot Com setelah membaca RUU yang kini telah mencuatkan kontroversi, selain poin yang diungkapkan PGI, Gerejani Dot Com juga mendapatkan adanya pengaturan pada pasal 55 ayat 2, yakni pengaturan yang menyebutkan adanya Sekolah Dasar Teologi Kristen, hingga Sekolah Menengah Teologi Kristen, numenklatur/terminologi tersebut tidak lazim dikenal dalam lingkup sekolah kristen, selama ini lazimnya disebut SD Kristen, SMP Kristen, SMA Kristen. 

RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang sekarang mencuat menjadi kontroversi, PGI berharap RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan hanya mengatur kepentingan Pendidikan formal dan tidak memasukkan pengaturan model pelayanan pendidikan nonformal gereja-gereja di Indonesia seperti pelayanan kategorial anak dan remaja menjadi bagian dari RUU tersebut. (DPT)

Advertisement