Skip to content Skip to navigation

PERLUDEM PAPARKAN HASIL PENELITIAN PILKADA SERENTAK, PEREMPUAN MASIH BERAT IKUT PENCALONAN DAN MENANG PILKADA

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sebagai salah satu lembaga pemantau pemilu dan Pilkada, siang tadi (Selasa 1 Agustus 2018) bertempat di Rumah Pintar Pemilu (Media Center) KPU RI Jakarta Pusat, menggelar diskusi media dalam rangka menyampaikan hasil pemantauan dan kajian sejak Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan, hingga pelaksanaan pilkada serentak gelombang ketiga tahun 2018.

Hasil pemantauan dan kajian yang tadi disampaikan, bertemakan "Potret Perempuan Kepala Daerah Terpilih di Pilkada 2018", menghadirkan narasumber :
1. Khoirunnisa Agustyati (Deputi Direktur Perludem)
2. Aditya Perdana (Direktur Eksekutif Puskapol FISIP UI)
3. Destika Gilang Lestari (Aktivis Solidaritas Pembela Keterwakilan Perempuan)
4. Maharddhika (Peneliti Perludem)

Paparan data penelitian Perludem disampaikan oleh Maharddhika, mengemukakan bahwa, pada Pilkada 2018, hanya ada 31 perempuan dari total 342 orang yang terpilih menjadi Kepala dan Wakil Kepala Daerah (9.06 %). Angka ini cenderung stagnan jika dibandingkan dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Pada Pilkada 2015, ada 8.7 % perempuan yang menang, sedangkan di 2017, hanya 5.90 % perempuan yang menang.

Data ini menegaskan realitas ketimpangan partisipasi perempuan di Pilkada serentak, yang digelar dalam tiga gelombang pada 2015, 2017, dan 2018. Rekapitulasi hasil Pilkada ketiga gelombang tersebut, hanya melahirkan total 92 perempuan Kepala dan Wakil Kepala Daerah (8.49 %). Mereka tersebar di 91 daerah (4 provinsi, 69 kabupaten, dan 18 kota) dari 542 daerah yang menggelar pilkada.

Perludem mencatatkan bahwa ada 14 perempuan dari 171 kepala daerah terpilih (8,19%), yakni 1 gubernur, 10 bupati, dan 3 walikota. Sementara untuk keterpilihan sebagai wakil kepala daerah, ada 17 perempuan terpilih (9,94%), yakni 3 wagub, 9 bupati, 6 wakil walikota.

Dhika menjelaskan lebih lanjut, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan koalisi terbanyak pengusung perempuan, yang memenangkan Pilkada 2018. Partai Golkar tergabung dalam koalisi mengusung 17 perempuan dari 31 perempuan terpilih pemenang pilkada, dibawah pencapaian partai pimpinan Airlangga Hartarto, Partai Demokrat 14 perempuan, kemudian PKB 13 perempuan.

Cermatan Dhika dalam penelitian Perludem, menemukan bahwa latarbelakang 31 perempuan pemenang pilkada tersebut adalah : jaringan kekerabatan (17 orang, 54,84%) dari 31 perempuan pemenang pilkada, kader partai (15 orang, 48,39%), eks dan atau masih menjabat legislator/anggota legislatif (13 orang, 41, 94%), dan petahana (9 orang, 29,03%).

Catatan lain yang menarik tentang pencalonan perempuan dalam pilkada, hanya 11 perempuan yang terpilih, yang memiliki visi, misi, dan program yang

menyematkan kata 'perempuan', 'wanita', atau 'ibu'.

Destika Gilang Lestari aktivis dari Solidaritas Pembela Keterwakilan Perempuan (SPKP) di Aceh, menyampaikan hasil temuan lembaganya saat melakukan pengkajian tentang eksistensi perempuan dalam pilkada di Aceh.

Gilang mengemukakan bahwa cermatan Perludem mengenai 4 latarbelakang keterpilihan perempuan dalam pilkada, berbeda dengan situasi di Aceh. "Di Aceh faktor pemahaman agama menjadi faktor signifikan. Perempuan sekalipun punya jaringan kerabat, dirinya kader partai, punya uang pun, tapi begitu dikatakan secara pemahaman agama perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, maka gagalah dia".

Gilang juga mengungkapkan sikapnya terhadap proses rekrutmen komisioner KIP di Aceh (Komisi Independen Pemilihan, istilah lain KPU khusus di Aceh). Catatan SPKP Aceh, ada 11 kabupaten/kota di Aceh yang tidak memiliki komisioner perempuan, yakni : Banda Aceh, Langsa, Meulaboh, Lhokseumawe, Aceh Utara, Subbusalam, Pidie Jaya, Bireun, Aceh Besar, Aceh Tengah, dan Simeulu. Untuk itu SPKP akan melakukan gugatan kepada PTUN terhadap SK KPU No 842/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018, dan SK KPU No 955/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018.

Aditya mencermati paparan data Perludem, mengemukakan bahwa berdasar angka-angka yang dipaparkan, terlihat ada suatu optimisme. "Soal angka, saya merasa disini optimis dengan yang disampaikan Mas Dhika. Ada suatu progres yang cukup baik, ada peningkatan dari 8% menjadi 9%".

Khoirunnisa mencermati bahwa keberadaan perempuan dalam pilkada, tidak sama ketentuannya dengan pemlu. "Pemilihan kepala daerah berbeda dengan pemilu. Pada pemilu ada pasal afirmasinya, partai politik mencalonkan 30% dari total yang dicalonkannya, sementara dalam UU Pilkada tidak ada. Jadi pencalonan perempuan dalam pilkada jauh lebih berat". (DPT)

Advertisement