Skip to content Skip to navigation

PARTAI IDAMAN : UU PEMILU 2019 TIDAK FAIR, GUGAT UJI MATERI KE MK

Pasca pengesahan UU Pemilu tahun 2019 oleh DPR RI beberapa waktu lalu, hingga kini masih menjadi problematika. Setelah sebelumnya aktivis ormas mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, kini partai baru yang mengajukan gugatan uji materi.

Ramdhansyah Sekjen Partai IDAMAN (Islam Damai Aman) menjelaskan kepada Gerejani Dot Com siang tadi, saat hendak mengurus pendaftaran uji materi di MK, "Kami dari Partai IDAMAN telah melakukan pemgkajian, dan akhirnya kami memutuskan mengajukan gugatan uji materi terhadap UU Pemilu. Pemerintah punya kewajiban mengundangkan UU 30 hari sesudah disahkan DPR, dan batas waktu itu tinggal beberapa hari lagi. Kalaupun nanti sudah keluar nomer UU nya, kami akan ajukan perbaikan".

Ketua Umum Partai IDAMAN H. Rhoma Irama mendaftarkan uji materi UU Pemilihan Umum 2019. Pasal yang hendak diuji adalah Pasal 173 ayat (1), Pasal 173 ayat (3) dan Pasal 222 UU Pemilu 2019. Alasannya adalah kerugian konstitusional dialami partai ketika UU ini
berlaku.

Rhoma didampingi sejumlah fungsionaris Partai IDAMAN, mendatangi MK pada hari ini Rabu, 9 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 WIB. Partai IDAMAN meminta agar frasa "telah ditetapkan" pada Pasal 173 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. IDAMAN juga meminta MK untuk memutuskan bahwa Pasal 173 ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu menyatakan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU. Pasal 173 ayat (3) Partai politik yang telah lulus
verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.

Ketentuan Pasal 173 ini bersifat diskriminatif dikarenakan Partai Politik yang baru berbadan hukum diwajibkan untuk ikut verifikasi untuk menjadi Peserta Pemilu 2019, sedangkan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2014 tidak diwajibkan ikut verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu tahun 2019, atau UU
Pemilu terang benderang bersifat diskriminatif.

Ketentuan ini nyata-nyata telah melanggar asas hukum yang bersifat Universial yakni Asas Lex non distinglutur nos non distinguere debemus, hukum tidak
membedakan dan karena itu kita harus tidak membedakan.

Bahwa verifikasi peserta Pemilu tahun 2014 mencakup 33 provinsi yang ada di Indonesia. Pada Pemilu 2019 nanti Pemilu verifikasi akan bertambah 1 provinsi dan 11 kabupaten kota hasil pemekaran
(daerah otonomi baru) tahun 2015. Jelas ada perbedaan baik geopolitis. Sebagai contoh pemekaran 1 (satu) Kabupaten di Sulawesi Barat, yakni Mamuju Tengah, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDIP) dapat tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai peserta Pemilu tahun 2019 dikarenakan PDIP berdasarkan hasil verifikasi faktual keterwakilan perempuan 30% dalam kepengurusan, 75% (tujuh
puluh lima persen) Kabupaten/Kota hanya memenuhi syarat di 4 Kabupaten. Dengan bertambahnya 1 (satu) Kabupaten di Sulawesi Barat, maka syarat minimal 30% perempuan pada 75% (tujuh puluh lima
persen) tersebut adalah 5 Kabupaten/Kota. Sehingga apabila hasil verifikasi partai politik tahun 2014 yang digunakan, maka PDIP hanya memenuhi persentase 67%.

Rhoma Irama menolak Pasal 222 UU Pemilu 2019, karena syarat sudah pernah digunakan pada Pemilu Tahun 2014 sehingga sangat tidak relevan dan daluarsa ketika diterapkan sebagai prasyarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara serentak bersamaan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada tahun 2019. Sehingga dalam posisi demikian maka seluruh Partai Politik dalam posisi yang sama yakni Zero % Kursi atau Zero % Suara Sah (dimulai dari nol).

Pasal 222 UU Pemilu 2019 ini nyata-nyata memangkas hak konstitusional Partai Idaman yang telah memutuskan dalam rapat pleno untuk mengusung Rhoma Irama sebagai Calon Presiden. Hal ini
terjadi dikarenakan Pasal 222 UU a quo hanya memberikan kesempatan untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden kepada Partai Politik yang memilki kursi di DPR berdasarkan hasil pemilu tahun
2014.

Seandainya pun Partai Idaman memiliki kursi dengan jumlah mayoritas pada Pemilu Tahun 2019 (melebihi 20% kursi DPR RI) tetap tidak bisa mengusung Calon Presiden sendiri. Batu uji yang digunakan Partai IDAMAN dalam mengajukan permohonan uji materi di MK adalah Pasal
1 ayat (3) UUD 1945, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, Pasal 22E ayat (1) UI-JD 1945, Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pasal 28 ayat (1) UUD 1945, Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 281 ayat (2) UUD 1945. (DPT)

Advertisement