Skip to content Skip to navigation

MASALAH UANG ELEKTRONIK, SETELAH E-TOLL KINI E-COMMERCE

Belum lama ini kita dihebohkan dengan persoalan pemberlakuan uang elektronik pada pembayaran di jalan tol (e-toll), bahkan hingga diajukannya gugatan hukum terkait persoalan dimaksud. Kini persoalan uang elektronik kembali menjadi trending topic, yakni adanya kebijakan Bank Indonesia yang membekukan berbagai bentuk penyelenggaraan uang elektronik pada toko-toko online (e-commerce), sebagaimana dialami sejumlah online shop terkemuka, seperti Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya.

Bank Indonesia (BI) sebagai institusi negara yang memiliki otoritas tentang keuangan, menyatakan layanan isi ulang (top up) uang elektronik di situs perniagaan daring alias e-commerce dihentikan sementara, hingga perusahaan tersebut menyelesaikan syarat izin prinsip.

Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Eni V Panggabean mengatakan, BI sudah mengatur kewajiban memiliki izin untuk penerbit uang elektronik bukan bank, sejak terbitnya Surat Edaran BI Nomor 16/11/DKSP pada Juli 2014.

"Setiap bank atau lembaga selain bank yang menyelenggarakan uang elektronik dengan jumlah Rp 1 miliar ke atas wajib memiliki izin BI," kata Eni, Senin (2 Januari 2017) sebagaimana diberitakan economy.okezone.com.

Hal itu sesuai dengan ketentuan syarat dalam SE tersebut. SE tersebut merupakan aturan teknis dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas PBI No.11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money).

Namun Eni menegaskan pengguna e-commerce pada situs perniagaan daring, masih dapat menggunakan saldo yang berada di uang elektronik tersebut untuk berbelanja maupun dicairkan. Layanan yang dihentikan hanya isi ulang (top up) saldo. "Dana di akun pengguna tetap dapat digunakan," tutur Eni.

Lebih lanjut Eni menjelaskan, jika syarat prinsip terpenuhi, izin yang diberikan BI kepada penyelenggara situs perniagaan daring sebagai penerbit uang elektronik berjangka waktu lima tahun.

Tokopedia meluncurkan fitur Tokocash guna mempermudah pengguna dan pembeli pada platform ini yang tidak memiliki rekening bank. Selain itu, peluncuran TokoCash merupakan bagian dari gerakan nontunai yang tengah dikampanyekan oleh pemerintah, demikian dikutip dari industri.kontan.co.id (9 November 2017).

Chief of Staff Tokopedia, Melissa Siska Juminto mengatakan, merchantTokopedia yang aktif ada sekitar 2,5 juta. Jadi ketika TokoCash diluncurkan, para merchant sangat antusias. Transaksi pun jadi lebih mudah.

"Dengan dinonaktifkan sementara untuk fitur top up saja, itu cukup bawa dampak pada transaksi dan merchant kami yang ada di Tokopedia," papar Melissa.

Melissa mengatakan, dampaknya berupa kenyamanan dan transaksi di Tokopedia. Selain itu Melissa juga menyebutkan pembekuan izin top upTokocash juga memberikan dampak kepada penjual atau pun mitra Tokopedia yang sudah ada sebanyak 2,5 juta.

Walaupun fitur top up TokoCash dibekukan oleh BI, Melissa menjamin bahwa nominal uang yang ada di TokoCash masih bisa digunakan untuk melakukan transaksi di Tokopedia. Untuk melakukan pengisian ulang, Tokopedia mengaku sudah memenuhi semua persyaratan yang diminta oleh BI. (DPT)

Advertisement