Skip to content Skip to navigation

KPU RI BESOK AKAN UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN CALON ANGGOTA KPU DKI JAKARTA, MASYARAKAT SILAKAN MENGKRITISI DAN SAMPAIKAN TANGGAPAN KE KPU RI

Calon Anggota KPU DKI Jakarta yang berjumlah 14 orang, dan telah diserahkan ke KPU RI pada 9 April 2018 yang lalu, berdasarkan informasi yang didapat Gerejani Dot Com, besok Selasa 17 April 2018 akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) oleh KPU RI. Uji kepatutan dan kelayakan kepada 14 orang Calon Anggota KPU DKI Jakarta, akan dilaksanakan di Hotel Borobudur Jakarta, pelaksanaan ujian akan dibagi dalam dua sesi, yakni 9 orang pada sesi siang yang dimulai pada pukul 13.00 WIB, dan 5 orang pada sesi malam yang dimulai pada pukul 18.30 WIB.

Berdasarkan catatan Gerejani Dot Com, 14 orang Calon Anggota KPU DKI yang besok akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan didominasi oleh petahana KPU, yakni diantaranya 3 orang yang saat ini masih menjabat KPU DKI Jakarta (M. Sidik, M. Fadlilah, dan Betty E. Idroos), dari jajaran KPU Kota terdapat 5 orang (M. Ikbal Ketua KPU Jaksel, Sunardi Ketua KPU Jakbar, Nurdin Ketua KPU Jaktim, Deti Kurniawati KPU Jaksel, dan Marlina KPU Jakut), sementara 6 nama lainnya ada mantan Panwas Pilkada DKI Jakarta Kota Jakarta Pusat M. Husein Db, M. Tarmizi Tenaga Ahli Bawaslu RI, Partono Samino Tenaga Ahli KPU RI, Prayogo Bekti Utomo mantan Tim Asistensi Bawaslu RI, Razikin Peneliti Sosial, dan Muhaimin mantan Panwaslu Jakbar.

Kurang terbuka dan tidak jelasnya pengumuman jadwal uji kepatutan dan kelayakan terhadap Calon Anggota KPU DKI Jakarta, menurut Gerejani Dot Com merupakan suatu masalah tersendiri selain pelaksanaan ujian tersebut, dikarenakan berdasarkan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2018 dikatakan bahwa masyarakat memiliki batas waktu menyampaikan tanggapan/laporannya tentang calon anggota KPU Provinsi hingga dimulainya pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan oleh KPU RI. Dengan kurang cukupnya waktu sosialisasi jadwal uji kepatutan dan kelayakan KPU RI terhadap Calon Anggota KPU DKI Jakarta, merugikan hak masyarakat dalam mengkritisi kualifikasi ke-14 calon dimaksud, oleh karena waktu yang sedikit tersisa. (DPT)

Advertisement