Skip to content Skip to navigation

KADIN KECEWA DAN MINTA GUBERNUR ANIES BASWEDAN MEMPERTIMBANGKAN KEMBALI PENUNJUKKAN BLESSMIYANDA MENJADI KEPALA BPPBJ

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan pada Selasa kemarin 25 September 2018, melantik 16 pejabat eselon II (dua) dan III (tiga) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di Balai Agung Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat.

Salah satu pejabat yang dilantik tersebut, ialah Blessmiyanda Plt Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ) diangkat menjadi Kepala BPPBJ.

Keputusan Gubernur Anies, pasca mundurnya Wagub Sandiaga Uno untuk menjadi Cawapres mendampingi Capres Prabowo Subianto, menunjuk Bless menjadi Kepala BPPBJ, sontak mengejutkan banyak pihak, secara khusus KADIN.

KADIN yang saat Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, menyuarakan penghapusan lelang konsolidasi dan pengembangan UMKM, dan aspirasi tersebut diakomodir oleh Anies-Sandiaga sebagai peserta pilkada saat itu, kini KADIN kecewa atas keputusan Gubernur Anies menunjuk Bless sebagai Kepala BPPBJ.

"KADIN Jakarta Pusat sangat kecewa atas keputusan Gubernur Anies yang menunjuk pejabat bermasalah, yang pernah dicopot dari jabatannya oleh Gubernur DKI, kini justru dijadikan Kepala pada lembaga yang sama, yakni Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa. Dia Blessmiyanda" ungkap Victor Aritonang Ketua KADIN Jakarta Pusat, tokoh pengusaha yang kerap menyuarakan dan memperjuangkan pengusaha kecil dan menengah, serta pelaku usaha UMKM.

Victor dalam penjelasannya kepada Gerejani Dot Com hari ini Kamis (27 September 2018), saat dimintai tanggapannya tentang penunjukkan Kepala BPPBJ yang baru, mengemukakan bahwa Bless pejabat yang berperan besar merugikan banyak pengusaha kecil-menengah dan pelaku usaha UMKM dibalik penerapan lelang konsolidasi.

Blessmiyanda pada awal pemerintahan Gubernur Anies dan Wagub Sandiaga, pernah mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap rencana pemprov menghapus kebijakan lelang konsolidasi. Lelang konsolidasi merupakan penggabungan proyek-proyek sejenis bernilai kecil sehingga memiliki nilai besar, telah menutup kesempatan perusahaan maupun kontraktor menengah dan kecil untuk menggarap proyek tersebut karena tak memenuhi kriteria klasifikasi, demikian pemberitaan wartakota.tribunnews.com 21 Oktober 2017.

Blessmiyanda sebelumnya merupakan Kepala BPPBJ pertama di Pemprov DKI. Dia menjabat di era Gubernur Basuki T. Purnama (Ahok) pada tahun 2015, dan dicopot di era Gubernur Djarot S. Hidayat dengan alasan kinerjanya lambat, demikian disampaikan wartakota.tribunnews.com 9 Juni 2018.

Bila dilihat lebih ke belakang lagi, pada masa Gubernur Ahok, kinerja Kepala BPPBJ DKI Blessmiyanda sendiri cukup sering disorot. Pada tahun 2016, Ahok sempat mengeluhkan penyerapan APBD 2016 yang lamban dan meminta Blessmiyanda mengevaluasi kendala yang menghambat penyerapan APBD 2016, dikutip dari detik.com 12 Juli 2017.

Keluhan mengenai kinerja Blessmiyanda yang pernah menjabat Asisten Deputi Lingkungan Hidup, pernah diungkapkan oleh lembaga anti korupsi Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI). KAKI menengarai Bless kerap melakukan pelambatan proses lelang hingga pelaksanaannya, karena kepentingan untuk memenangkan perusahaan tertentu, demikian diberitakan sumatrapos.com 28 Juli 2018.

Victor Aritonang berharap Gubernur Anies dapat konsisten dengan rencana penghapusan lelang konsolidasi, dan untuk itu diharapkan untuk mempertimbangkan kembali penunjukkan Blessmiyanda sebagai Kepala BPPBJ. (DPT)

Advertisement