Skip to content Skip to navigation

IKA MAGISTER ILMU HUKUM UKI MENGKRITISI PUTUSAN MA MELULUSKAN CALEG MANTAN NAPI KORUPSI

Mahkamah Agung (MA) telah membuat putusan atas ajuan uji materi terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum, yang melarang mantan napi korupsi, kejahatan seksual anak, dan narkotika. MA meluluskan uji materi tersebut, dan itu menjadi kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait secara khusus, yakni KPU, Bawaslu, dan Caleg, setelah sebelumnya terjadi silang pendapat antara Bawaslu dan KPU.

Ikatan Alumni Magister Ilmu Hukum (IKA MIH) FH UKI yang diketuai Aryanthi Baramuli Putri, SH., MH, kemarin Sabtu (22 September 2018) bertempat di Aula MIH FH UKI Jl. Diponegoro 84-86 Jakarta Pusat, menggelar diskusi publik yang mengkritisi putusan MA yang meluluskan uji materi PKPU, yang berdampak diluluskannya caleg mantan napi korupsi.

Diskusi ini dilatarbelakangi putusan MA, telah memutus uji materi Pasal 4 ayat (3), Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pada Kamis (13 September 2018).

Pasca putusan MA tersebut, KPU merevisi PKPU yang digugat uji materi, dan itu berdampak Caleg mantan napi akhirnya diluluskan KPU masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) DPR, DPD, dan DPRD.

Diskusi publik yang dikoordinir oleh Nourmaida Silalahi, SH., MH, bertajuk "Kedudukan Calon Legislatif Setelah Putusan Mahkamah Agung Sebagai Suatu Kajian Yuridis". Diskusi menghadirkan narasumber Prof. Dr. John Pieris, SH, MS (Gurubesar FH UKI), Dr. Mompang L. Panggabean, SH., M.Hum (Pakar Hukum Pidana), Dr. Daniel Yusmic Foekh, SH., MH (Pakar Hukum Tatanegara), Dwi Putra Nugraha, SH., MH (Tim Asistensi Divisi Hukum Bawaslu RI), dan Deddy P. Tambunan, SIP (Pengamat Pemilu), dengan moderator Saor Siagian, SH., MH.

Dalam sambutannya, Ketua Umum Perkumpulan IKA MIH UKI Aryanthi Baramuli Putri, SH., MH menjelaskan sasaran diskusi ini adalah untuk mengetahui apakah putusan MA sudah sesuai dengan konstitusi. “Juga untuk mengetahui apakah putusan MA tersebut memberikan suatu ruang untuk melakukan tindak pidana,” ujar dia.

Sasaran berikutnya dalam diskusi ini adalah apakah dengan adanya putusan MA ini merupakan produk hukum yang memberikan kepastian hukum. “Harus ada kejelasan dan kepastian antar lembaga peradilan bila kita lihat keadaan saat ini karena UU Pemilu belum putus di MK. Caleg sudah diputuskan MA terlebih dahulu. Sementara PKPU mengacu pada UU Pemilu yang sedang digugat di Mahkamah Konstitusi,” kata dia.

Prof. John Pieris, dalam paparannya mengatakan ada kejanggalan dengan adanya putusan MA, jika ditinjau dari segi etika politik hukum. “Dari segi etika politik hukum, dia (MA) mendudukkan caleg yang korup itu ditempat yang terhormat. kan begitu jadinya,” ujar Prof John yang juga Senator DPD RI daerah pemilihan Provinsi Maluku.

Prof. John Pieris juga melontarkan pemikiran, bahwa kedepannya, perlu dikaji kedudukan Peraturan KPU, apakah merupakan norma hukum atau tidak.

Dwi Nugraha mewakili institusi Bawaslu RI, menjelaskan bahwa “Pembatasan hak politik (khususnya para caleg yang pernah korupsi) hanya bisa dikurangi oleh UU atau putusan pengadilan. Jadi, pengadilan tipikor lah yang bisa didorong untuk mencabut hak politik bagi caleg yang pernah jadi koruptor sehingga tidak bisa dipilih kembali. Jadi, bukan ditingkatan PKPU".

Dr. Mombang Panggabean menjelaskan MA telah memutuskan larangan para mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) karena dianggap bertentangan dengan UU Pemilu. Lebih lanjut dikatakan “Putusan MA ini berdampak pada berubahnya status tidak memenuhi syarat bakal caleg napi koropsi menjadi memenuhi syarat".

Dr. Daniel Yusmik Foekh, mengatakan pentingnya melihat putusan MA ini dari perspektif keadilan. Jika syarat menjadi anggota KPU dan Bawaslu saja begitu ketat, semisal tidak boleh dipenjara, maka apalagi menjadi calon legislatif.

“Anggota KPU dan Bawaslu bisa ketat, tapi mengapa bagi calon anggota DPR dan DPD tidak. (Seolah-olah) ada pengecualian (bagi calon anggota DPR dan DPD). ada apa? Apakah memang dari 265 juta warga Indonesia, sudah tidak ada lagi yang baik, sehingga harus diberi kewenangan bagi calon anggota legislatif yang merupakan mantan napi koruptor,” ujar Yusmik

.

Pengamat pemilu, Deddy Tambunan, mengatakan dalam penyelenggaraan pemilu kerap terjadi kontroversi. Kontroversi antar lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan KPU), hingga kontroversi antar lembaga peradilan MA dan MK

.

Lebih lanjut menurut mantan Panwaslu DKI Jakarta, saat Pemilu 2004, lembaga penyelenggara pemilu hanya KPU, sehingga ada kesan perbedaan strata dengan Panwas Pemilu yang bersifat ad-hoc, kemudian Pemilu 2009, lembaga penyelenggara menjadi dua, yakni KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kemudian Pemilu 2014, lembaga penyelenggara pemilu menjadi tiga, antar ketiganya setara sebagai penyelenggara dengan fungsi yang berbeda, yakni KPU (pelaksana), Bawaslu (pengawas), dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, penegak etika penyelenggara).

“Mencermati berbagai kontroversi yang ada, perlu ke depannya dipertimbangkan untuk membentuk suatu lembaga peradilan khusus pemilu, setidaknya lembaga ini menangani masalah bersifat sengketa (ajudikasi). Untuk efektif dan efisien, DKPP dapat dikembangkan kewenangan kelembagaannya menjadi lembaga peradilan dimaksud, agar putusan dapat segera diambil, dan tidak menimbulkan kontroversi, serta menjadi dasar atau pedoman masyarakat" ujar pria lulusan Ilmu Politik FISIP UI. (DPT)

Advertisement