Skip to content Skip to navigation

FH UKI UNDANG MENKO MARITIM LUHUT B PANJAITAN MEMBERIKAN KULIAH UMUM MENIMBANG-NIMBANG CALON PEMIMPIN BANGSA 2019

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia bertepatan momen peringatan Hari Pahlawan (Jumat, 10 November 2017), bertempat di Aula Grha William Soeryadjaya FK UKI,  menggelar kuliah umum bertajuk “Menimbang-nimbang Calon Pemimpin Bangsa pada Pemilihan Presiden Tahun 2019, Suatu Renungan dari Kampus UKI”, dengan pembicara tunggal Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Jend (Purn) Luhut Binsar Panjaitan, MPA.

Dekan FH UKI Hulman Panjaitan, SH, MH dalam keterangan persnya mengemukakan bahwa, Tahun 2019 merupakan tahun politik untuk menyelenggarakan pesta demokrasi seluruh rakyat Indonesia. “Rakyat akan menentukan sendiri siapa yang menjadi pemimpinnya untuk periode 5 (lima) tahun berikutnya sampai dengan tahun 2024”.

Selanjutnya Hulman menjelaskan alasan mengadakan kuliah umum, “Kuliah umum ini merupakan bagian dari pendidikan politik bangsa yang dilakukan melalui institusi pendidikan sebagai lembaga formal pendidikan tinggi”. Diharapkan melalui kuliah umum ini, FH UKI mampu menghasilkan kriteria dan kualifikasi non-normatif terhadap calon pemimpin bangsa ke depan yang mampu membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan maju. “Kami berharap kita semua dapat memanfaatkan momentum ini untuk mencari calon pemimpin bangsa yang terbaik” ujar Hulman pada akhir keterangan persnya.

Kuliah umum selain dihadiri oleh pimpinan UKI, seperti Rektor UKI Dr Maruarar Siahaan, SH, MH dan Wakil Rektor Bidang Akademik Dr. Wilson Rajagukguk, M.Si., MA, juga ratusan warga civitas UKI, khususnya mahasiswa S1 dan S2 FH UKI. Sekalipun kuliah umum berjalan mengalami penundaan waktu, oleh karena agenda kerja Menko Maritim Luhut Panjaitan, namun ratusan peserta kuliah umum tetap bersabar menunggu hadirnya salah satu tokoh penting dalam pemerintahan. Luhut Panjaitan pun tiba di UKI sekitar jam 4 sore, kehadirannya disambut meriah dengan tarian Papua.

Luhut Panjaitan pada paparan kuliah umumnya, menyoroti berbagai perubahan yang terjadi didunia, dan mengkaitkan dengan arah strategi pembangunan yang diterapkan oleh Presiden Joko Widodo.

“Saya ingat ketika masih Menkopolhukam, saat itu Pangeran Mohammed ingin membeli hampir seluruh cadangan peluru kita untuk digunakan milternya, dan dia mengajak kita bergabung dalam aliansi militer untuk menangani terorisme, dan itu saya tolak. Saya sampaikan kepada Bapak Presiden, bahwa aliansi militer untuk memerangi radikalisme bukan pos kita. Kita Indonesia menggunakan pendekatan kesejahteraan, budaya, kita tidak mau pendekatan kekerasan, karena itu tidak akan sukses”.

Pada kesempatan yang sama Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, "Sebagai Negara Maritim, Indonesia mestinya memanfaatkan laut sebagai basis transportasi, Selama ini  70% perdagangan dunia berada di Asia Pasifik dan 45% ada di laut,  Indonesia yang memiliki banyak laut, masih sangat minim pemanfaatannya".

Lebih lanjut Luhut mengutarakan "Pembangunan Indonesia telah terfokus pada pemerataan pembangunan di Barat dan Timur Indonesia, hal ini sesuai dengan visi Presiden Jokowi yang menginginkan pembangunan di Indonesia". Pembangunan simultan dari dana subsidi yang dialihkan sekitar Rp. 210 triliun menjadi dana infrastruktur, kesehatan dan pendidikan sangat terasa sekali perubahannya dimana-mana.

Luhut juga menyatakan, dulu pertumbuhan ekonomi kita tidak merata, selalu pulau Jawa. “Tapi sekarang Presiden bilang tidak mau lagi. Presiden maunya Indonesia makanya kesenjangan sosial dan pengangguran menurun”. (DPT)

Advertisement