Skip to content Skip to navigation

FAKULTAS HUKUM UKI GELAR BEDAH KASUS DAN EKSAMINASI PUTUSAN HUKUM IRMAN GUSMAN

H. Irman Gusman, SE., MBA lahir di Padang Panjang Sumatera Barat 11 Februari 1962, seorang pengusaha, pernah menjabat Ketua DPD RI periode 2014-2016. Pada 17 September 2016, Irman terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menerima kedatangan tamu sepasang suami istri berasal dari Sumatera Barat, notabene juga daerah pemilihan sebagai DPD RI. Diberitakan saat itu, Irman disangkakan menerima uang Rp. 100 juta dari suami istri tersebut, sebagai suap terkait pembelian gula impor ke daerah Sumatera Barat. 

Kasus Irman tersebut telah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan nomor perkara pidana 112/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst yang menghukum Irman dengan pidana penjara empat (4) tahun dan enam (6) bulan, serta Irman sebelumnya divonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan dalam kasus suap pembelian gula impor. Selain hukuman penjara, majelis hakim juga mencabut hak politik Irman untuk dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana pokok. 

Kasus yang menimpa Irman, yang juga adalah alumni Fakultas Ekonomi UKI tahun 1985 (kuliah tahun 1979), menarik perhatian banyak kalangan praktisi hukum dan akademisi hukum, tidak terkecuali almamater Irman, Universitas Kristen Indonesia (UKI).

UKI kemarin (Jumat, 31 Januari 2019) mengadakan pengkajian akademik terhadap kasus Irman yang telah memiliki putusan peradilan, yakni melalui kegiatan bertajuk Diskusi Interaktif “BEDAH KASUS DAN EKSAMINASI PUTUSAN PERKARA IRMAN GUSMAN”, bertempat di Auditorium Graha William Soerjadjaya, diikuti sekitar 200 orang, praktisi hukum (mayoritas alumni FH UKI), mahasiswa magister hukum UKI, dan mahasiswa S1 FH UKI Dekan Fakultas Hukum UKI Hulman Panjaitan, SH., MH sebagai pelaksana diskusi, menjelaskan alasan mengadakan bedah kasus dan eksaminasi tersebut, “Kami dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia sebagai lembaga institusi pendidikan tinggi, yang turut mengawal penegakan hukum demi keadilan merasa terpanggil dan turut bertanggung jawab atas potret penegakan hukum yang dialami sdr. Irman Gusman, yang dalam kenyataannya banyak mengundang kontroversial dikalangan para akademisi, politik praktis, praktisi dan penegak hukum”.

Dalam keterangan media yang disampaikan FH UKI, dijelaskan banyak pihak yang mengemukakan sebagaimana buku “Menyibak Kebenaran, Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman”, bahwa dari segi due process of law, telah terjadi pelanggaran hukum atas penerapan hukum. Diawali dari penangkapan Irman Gusman dirumahnya yang waktu itu kedatangan tamu sepasang suami istri, surat penangkapan yang digunakan adalah atas nama Xaveriandi Sutanto yang nota bene yang bersangkutan sudah ditangkap dengan status tahanan kota di Sumatera Barat. Termasuk upaya hukum pra peradilan yang diajukan dan dinyatakan gugur di Pengadilan, hingga pasal-pasal yang didakwakan kepadanya dan dinyatakan terbukti di Pengadilan.

Secara lengkap pendapat termasuk anotasi dan eksaminasi putusan dalam perkara Irman Gusman tersebut, dapat dilihat dan ditemukan dalam buku sebagaimana dimaksud diatas, yang editornya juga hadir dalam diskus, yakni Pitan Daslani.

Beberapa catatan dalam diskusi kemarin, disebutkan berdasarkan data-data sekunder serta bahan hukum yang bersifat primer maupun sekunder berupa putusan pengadilan dan pendapat para ahli/penegak hukum/pengamat/politik praktis, disimpulkan bahwa telah terjadi kesalahan fatal yang dalam istilah atau terminologi hukum acara merupakan suatu kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dari Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Fakta persidangan menyatakan bahwa tidak pernah ada dalam sadapan bahwa tamu sepasang suami istri yang datang ke rumah Irman Gusman akan membawa dan memberikan uang Rp. 100.000.000,- kepada Irman Gusman; Andai kata quod non, jika diakitkan dengan tindak pidana gratifikasi, penyidik KPK harus menunggu waktu 30 hari apakah Irman Gusman mengembalikan uang tersebut atau tidak. Ini sama sekali diabaikan oleh penyidik KPK dan langsung menangkap yang bersangkutan.

Diskusi Interaktif dan pendapat kelompok yang membahas setelah para pembicara menyajikan materinya, sepakat dan sama pendapatnya dengan  beberapa guru besar yang memberikan pendapat dan anotasinya dalam perkara Irman Gusman, termasuk dalam menilai tepat tidaknya dakwaan primer yang terbukti dilanggar, yaitu Pasal 12 huruf (b) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sdr. Irman Gusman tidak dapat dijatuhi putusan pidana  dengan dakwaan tersebut karena Irman Gusman sebagai Ketua DPD tidak memiliki kewenangan dalam jabatannya untuk menentukan distributor impor gula dan tindakannya pun tidak dapat dikualifikasi telah bertentangan dengan kewajibannya karena sebagai lembaga negara, Dewan Perwakilan Daerah tidak memiliki kewenangan atau kewajiban apapun terkait dengan kebijakan gula yang sepenuhnya hal tersebut merupakan kewenangan yang dimiliki BULOG. Hal senada disampaikan oleh Prof. Andi Hamzah, yang nota bene adalah Panitia Seleksi Pembentukan KPK dan perumus UU Tipikor, dengan mengemukakan bahwa Irman Gusman tidak layak dihukum karena Negara tidak memberikan kewenangan kepada DPD untuk mengurusi impor dan distribusi gula.

Pendapat yang sama disampaikan pembicara kali ini, yaitu Dr. Maruarar Siahaan dengan mengemukakan ada kekeliruan yang nyata yang dilakukan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut dengan menjatuhkan hukuman penjara kepada Irman Gusman. Tidak ada penyalah gunaan kewenangan yang dilakukan. Andai kata quod non, adalah pengaruh atau memperdagangkan pengaruh. Di Indonesia secara normative tidak ada aturan yang melarang ini sekalipun ada dalam Konvensi Internasional yang sudah diratifikasi. Tetapi sesuai asas legalitas yang ada dalam Pasal 1 KUHP, sdr. Irman Gusman tidak bisa dipersalahkan andai kata quod non beliau mempergunakan pengaruh bukan menyalah gunakan kewenangan.

Demikian juga pendapat Prof. Dr. John Pieris yang mengemukakan bahwa sebagai Ketua DPD saat itu, tidak ada yang salah yang dilakukan oleh sdr. Irman Gusman karena tidak ada kewenangan DPD untuk itu.

Dari segi akademik, sebagaimana dikemukakan Dr. Petrus Irwan Panjaitan, bahwa unsur-unsur tindak pidana suap sesungguhnya belum terpenuhi karena tindak pidana suap harus dikaitkan dengan jabatan yang ada padanya.

Kasus yang menimpa mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman dinilai sarat kepentingan politik. Hal ini diungkapkan Anggota DPD John Pieris.

John Pieris sebagai pakar hukum tata Negara UKI, mengaku sangat kenal dengan pribadi Irman yang dikenal cukup baik. Ia dan Irman sama-sama sebagai kelompok Cipayung. Bedanya, Irman sebagai aktivis HMI, sementara dirinya sebagai aktivis GMKI. “Irman juga merupakan pribadi yang suka membantu dan seorang muslim yang taat beribadah,” ujarnya.

Di luar sisi humanisme Irman, John mengaku tindakan hukum seperti operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK perlu dievaluasi. Ia menganggap, KPK bukan lagi dominan kepada pencegahan, melainkan berapa banyak lembaga tersebut berhasil menangkap orang. "Karena saya melihat pemberantasan korupsi ini seakan ditarget. Setahun harus tangkap orang berapa," ungkapnya.

Dalam pemaparannya, John Pieris mengusulkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diganti namanya menjadi Komisi Pencagahan dan Pemberantasan Korupsi (KPPK).

Alasannya, agar aspek pencegahan bisa diprioritaskan dalam penegakan hukum demi memberantas korupsi secara benar dan adil. "Seharusnya aspek pencegahan diberi porsi 80 persen dalam upaya penegakan hukum melawan korupsi sementara aspek penindakan menempati porsi 20 persen," kata Guru Besar Hukum Tata Negara UKI itu.

Dalam kasus Irman Gusman, John Pieris berpendapat, tidak ada kerugian negara yang terjadi. Sebab, uang yang terlibat dalam perkara ini yang ditafsirkan sebagai suap kepada Irman Gusman itu berasal dari perusahaan swasta.

"Sebagai Senator Sumatera Barat ketika itu, memang sudah seharusnya Irman memperhatikan aspirasi masyarakat tentang tingginya harga gula di provinsi tersebut yang solusinya diberikan oleh Irman Gusman dengan cara menghubungkan seorang saudagar gula dengan kepala Bulog untuk menyalurkan gula ke provinsi itu," kata John.

Lembaga DPD, John menambahkan, tidak mempunyai kewenangan mengurus impor dan distribusi gula. Jadi, kata John Pieris, dakwaan primer yaitu Pasal 12 huruf b UU Tipikor tidak tepat dikenakan pada mantan Ketua DPD itu.

Sementara, mantan Rektor UKI, Maruarar Siahaan berpendapat, meskipun Irman, bisa dikenakan Pasal 11 UU Tipikor, seharusnya ia diberi waktu 30 hari untuk mengembalikan gratifikasi itu.

"Hal ini tidak terjadi karena pada malam Irman ditangkap, barang bukti itu langsung dibawa ke KPK," kata mantan hakim konstitusi itu. Ia menambahkan, tak ada yang salah dari tindakan Irman memperkenalkan kenalannya kepada Kepala Bulog untuk menyalurkan gula ke Sumatera Barat."

Maruarar Siahaan juga menyoroti konstruksi dakwaan jaksa terhadap Irman Gusman tentang perdagangan pengaruh (trading in influence) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Dijelaskannya, meskipun UNCAC sudah diratifikasi dengan UU No.7/2006, belum bisa dijadikan landasan untuk memidana seseorang karena UU itu belum dijabarkan ke dalam pasal-pasal sanksi terhadap orang yang memperdagangkan pengaruh.

"Kalau belum ada pasal sanksinya, bagaimana bisa menghukum orang dengan konstruksi dakwaan demikian," kata dia.

Di forum yang sama, Maruarar Siahaan mengkritisi soal kinerja KPK yang disebutnya lembaga yang memiliki bobot besar namun menangkap orang dengan barang bukti Rp100 juta. Maruarar menyebut dengan bobot besar yang dimiliki KPK, kasus Irman dianggap berlebihan.

"Kalau melihat bobotnya itu kan sepertinya mereka sudah ketahui," kata Maruarar seraya tetap menghargai cara kerja KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi.

Adapun dari sisi putusan pengadilan terhadap Irman, Maruarar melihat ada kegamangan JPU dan hakim yang menerapkan pasal 12 huruf b UU Tipikor yang mengacu pada perbuatan suap. Menurut Maruarar, ketika dictum putusan dibacakan seharusnya majelis hakim memperhatikan pasal penyuapan, bukan justru kepada pengaruh pejabat negara.

"Tetapi semua unsur yang diangkat dalam pasal 12 b untuk mempengaruhi pejabat berwenang. Ada banyak contoh, seperti hakim dipengarungi untuk membebaskan terdakwa dari tuntutan," tandasnya.

Sementara itu saat sambutan pembukaan, Rektor UKI Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH., M.H., MBA mengatakan, eksaminasi dimaksud untuk memeriksa, menyelidiki dan melihat secara jernih putusan sebuah perkara di pengadilan. Meski eksaminasi tidak bisa mengubah sebuah putusan namun setidaknya bisa memberi gambaran secara utuh tentang putusan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

"Sehingga keadilan hukum bisa ditegakkan kepada seluruh warga bangsa. Khususnya menyangkut hak hukum (terpidana) yang perlu diluruskan kepada publik," kata Dhaniswara.

Melalui diskusi eksaminasi ini diharapkan mahasiswa yang menempuh disiplin ilmu hukum dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang kontruksi hukum yang berlangsung di pengadilan. Termasuk penerapan pasal sebuah tindak kejahatan. (DPT)

Advertorial

Advertisement