Skip to content Skip to navigation

DPP PIKI GELAR REFLEKSI AWAL TAHUN 2019, DIHADIRI TOKOH NASIONAL, CENDEKIAWAN MUSLIM, DAN SEJUMLAH GURU BESAR

Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (DPP PIKI) dalam rangka tahun politik, menjelang penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 (Pileg dan Pilpres berbarengan pada 17 April 2019), dan menuju 100 tahun Kemerdekaan Indonesia pada 2045, kemarin (24 Januari 2019) bertempat di Grha Oikumene PGI Lt. 5 Jl. Salemba Raya No. 10 Jakarta Pusat, menggelar Refleksi Awal Tahun 2019. Refleksi Awal Tahun 2019 DPP PIKI mengangkat tema besar “Kebenaran Meninggikan Derajat Umat Manusia”, dengan Subtema “Peta Jalan Menuju Indonesia Emas 2045”.

Refleksi Awal Tahun 2019 DPP PIKI mengundang hadir tokoh-tokoh nasional sebagai narasumber, yakni : Diaz Hedropriyono (Staf Khusus Presiden Bidang Sosial, juga Ketua Umum PKPI), Prof. Komaruddin Hidayat (cendekiawan muslim, pernah menjadi Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat), Ali Maskyur Musa (Ketua Umum ISNU, mantan pimpinan BPK RI), Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA (Tokoh Papua, mantan Menteri LHK), Prof.Ir. Armein ZR Langi, M.Sc., Ph.D (Rektor Universitas Maranatha, Bandung), dan Dr. Ir. William Sabandar (Dirut MRT Jakarta). Dihadiri lebih kurang 100 orang, selain dari jajaran pengurus PIKI tingkat DPP hingga DPC, hadir juga undangan perwakilan lembaga mitra, seperti PGI, GMKI, GAMKI, ISKA, ISNU, KCBI, dan undangan lainnya.

Diaz Hendropriyono menjadi pembicara pembuka refleksi awal tahun, mengemukakan tentang fenomena terjadinya degradasi kebangsaan yang melanda Indonesia. Diaz yang juga putra mantan Kepala BIN A.M Hendropriyono, mengungkapkan bahwa saat ini, Indonesia tengah dilanda tren budaya individualisme, disebutkan Diaz, dengan perkembangan teknologi yang tinggi, tren penggunaan medsos, telah memunculkan budaya orang lebih sering sibuk dengan diri sendiri bersama teknologi medsos.

Diaz juga mengutarakan bila dulu kita menikmati lawakan yang dilakukan oleh berbagai kelompok komedian, seperti Srimulat, Warkop DKI, dan sebagianya, tetapi kini tren stand up comedy, cukup dengan satu orang saja. “Kita dulu menikmati musik dari berbagai grup band, kini anak-anak muda cenderung menyenangi musik yang dimainkan seorang DJ” demikian disampaikan Diaz.

Prof Komaruddin Hidayat menyampaikan paparan mengenai Merawat Indonesia, menegaskan bahwa siapapun boleh saja mempunyai faham-faham ideologis, tetapi selama itu hanya ada pada diri sendiri, dan tidak ditampilkan secara publik, maka tidak menjadi masalah, ujar pria yang pernah menjadi Ketua Panwaslu Pusat 2004.

Ali Maskyur Musa menyampaikan pemikirannya, Indonesia sebagai negara-bangsa yang lahir atas dasar kesepakatan dasar (daarul mitsaq), Indonesia harus terus menerus di perkokoh nasionalisme. Nasionalisme yang kuat akan bisa melahirkan Negara Indonesia yang stabil dan kokoh dalam menghadapi rongrongan dalam negeri dan serangan dari luar, sehingga umat beragama bisa beribadah menurut aqidah-keyakinannya secara khusuk. Sebaliknya, nilai-nilai dan semangat keagamaan yang kuat dan taat, akan mampu memberi sumbangan yang besar bagi kokohnya Nasionalisme Indonesia. Benturan antra nasionalisme dan agama bisa di lakukan dengan : 1). Menuntaskan Indonesia sebagai Negara Pancasila, bukan negara agama; 2). Pancasila harus bisa menjadi ideologi kerja dengan parameter yang terukur dalam melahirkan keadilan sosial; 3). Pemimpin di semua tingkatan harus bisa bekerja sama dan hubungan yang harmonis dengan tokoh agama; 4). Aparat Keamanan Negara harus mengutamakan pendekatan dialogis dan preventif dari pada kekerasan; 5). Tokoh agama harus melakukan pembinaan kepada sebagian masyarakat yang salah paham dalam beragama, bahkan bagi masyarakat yang memiliki paham yang salah dalam beragama sehingga bisa kembali memeluk dan menjalankan agama secara benar.

Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, atau yang akrab disapa Berth Kambuaya, memaparkan pemikirannya tentang Papua. Berth Kambuaya menegaskan bahwa dirinya tidak tertarik membicarakan tentang HAM di Papua, oleh karena persoalan HAM di Tanah Papua tidak akan pernah selesai, “HAM di Tanah Papua, Itu merupakan never ending story” tegas Berth Kambuaya yang juga Ketua DPD PIKI Provinsi Papua.

“Saya sampaikan, seharusnya, biarkan dan berikanlah anggaran sebesar-besarnya bagi masyarakat Papua untuk pendidikan. Agar terjadi perubahan yang baik, agar masyarakat terdidik dan mampu mengubah persoalan-persoalan yang ada menjadi peluang yang baik,” ungkap Berth Kambuaya.

Tanah Papua yang sudah 50 tahun berada di Indonesia, ternyata tidak mampu menjadi manusia cerdas. “Sejak 1961, Papua menjadi bagian dari Indonesia, Papua tidak mengalami perubahan berarti,” ujar pria yang pernah menjadi Rektor Universitas Cendrawasih Papua.

Lebih lanjut Berth Kambuaya menyampaikan keprihatinannya mengenai pembangunan di Tanah Papua. Dia menegaskan, ada tiga pihak yang paling bertanggung jawab untuk pembenahan SDM dan masyarakat Papua, yaitu Pemerintah Pusat, Masyarakat Papua di Pemerintah Daerah dan Masyarakat Papua dan Gereja.

“Makanya, dalam sebuah kesempatan, sewaktu saya menjadi Menteri, ada pendeta-pendeta datang ke Istana Negara. Mereka bertemu Presiden, para pendeta bilang, di Papua istilah NKRI Harga Mati itu juga disebutkan. NKRI Harga Mati, Papua Harga Mati, oleh karenanya setiap hari ada orang yang mati. Ini menjadi pergumulan bersama, untuk menyelaraskan dan membuat Papua maju,” ujarnya.

Sementara itu Prof Armein Langi, menyoroti soal Sumber Daya Manusia Indonesia, khususnya terkait dengan bonus demograsi pada 2030. Dikatakan Prof Armein, jumlah penduduk yang besar seharusnya menjadi potensi yang besar untuk mempercepat kemajuan menuju kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Oleh karenanya, manusia Indonesia harus terdidik dan terlatih menghadapi berbagai problema kehidupan. Tidak cukup hanya terdidik dan terlatih, Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia mesti juga memiliki sense atau pakai hati dalam melakukan pembangunan itu.

Pada kesempatan Refleksi Awal Tahun PIKI tersebut, Prof. Armein mengkritisi konsep homosapiens, dan homodeus, dengan memperkenalkan konsep baru pemikirannya, yakni homocardium. Prof. Armein menjelaskan, banyak pakar mengklasifikasikan manusia dengan sebutan homo sapiens yaitu manusia yang cerdas. Kemudian, muncul juga penyebutan baru dengan homo deus.

“Homo deus ini, tadinya saya kira, adalah manusia yang disebut sebagai manusia seperti Pencipta, rupanya tidak. Homodeus dimaknai sebagai manusia super, manusia cerdas yang memiliki perpaduan kecerdasan intelektualitas dengan kecerdasan mesin komputer,” ungkap Armein.

Armein lebih mengedepankan manusia cerdas dan intelektual, yang memiliki hati. “Saya menyebut dengan homocardium. Kardium itu dari asal kata jantung, hati. Homo kardium, adalah manusia yang dalam praksis selain memiliki intelektualitas yang tinggi, kecerdasan yang baik, juga mempraksiskannya dengan hati, yang memiliki empati dalam kehidupan sehari-hari,” tutur Armein.

Dia setuju bahwa perubahan sosial kemasyarakatan yang begitu pesat, dengan perkembangan teknologi dan informasi yang juga sangat pesat, harus mau dan mampu diantisipasi oleh SDM Indonesia.

“SDM Indonesia tidak boleh pasif atau apatis. Tetapi dinamis dan tetap mengedepankan diri sebagai homo kardium. Sehingga, bonus demografi yang besar ini, menjadi potensi yang besar dan bisa berguna bagi masyarakat Indonesia menuju kesejahteraan,” ujarnya.

William Sabandar selain menyampaikan progress pembangunan MRT di Jakarta, juga menjelaskan tentang pembangunan infrastruktur yang kini telah menyebabkan terjadinya akselerasi transportasi dan konektivitas antar wilayah di Indonesia.

Refleksi Akhir Tahun DPP PIKI yang dibuka oleh Sekjen DPP PIKI Audy Wuisan, ditutup oleh Wakil Ketua Umum Dr. Badikenita Putri Sitepu, yang belum lama ini dilantik menjadi pergantian antar waktu DPD RI Provinsi Sumatera Utara. (DPT)

Advertorial

Advertisement