Skip to content Skip to navigation

DPP GAMKI MINTA PEMERINTAH BATALKAN DANA PRAKERJA UNTUK VENDOR PLATFORM APLIKASI

Hari Pendidikan Nasional tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19, diwarnai dengan tutupnya gedung/ruang belajar lembaga pendidikan, siswa belajar secara online dirumah, guru-guru menyampaikan bahan ajar dan tugas pun menggunakan media sosial, siswa tidak lagi mengikuti
Ujian Nasional, pengumuman kelulusan menggunakan media sosial, seperti Youtube, dan fenomena platform belajar secara digital online dengan kontroversi dana program pra kerja, Ruang Guru.

Belum lama ini marak beredar tagar #salam5koma6trilyun, seperti quote Hari Pendidikan Nasional yang banyak beredar dijejaring media sosial, "Selamat HARDIKNAS - Uang Guru vs rUang Guru, #salam5koma6trilyun #salampendidikanambyar".

Tagar ataupun quote tersebut,
seakan menjadi kritik terhadap pemberitaan tentang platform Ruang Guru yang dimiliki mantan Staf Khusus milenial Presiden RI, Adamas Belva Syah Devara, yang mendapat dana prakerja 5,6 trilyun dari pemerintah tanpa tender/lelang.

Banyak pihak menyoroti keberadaan platform tersebut, tidak sedikit yang menandasi kontroversi dana 5,6 trilyun berpotensi merugikan negara, dan dapat merupakan tindak pidana korupsi.

Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) mendesak Menko Perekonomian mengevaluasi pelaksanaan program Kartu Prakerja Dengan Platform Digital, termasuk diantaranya Ruang Guru.

Melihat polemik di tengah masyarakat yang timbul karena kontroversi dana program kartu prakerja, DPP GAMKI melalui Bidang Ketenagakerjaan, memandang perlu dan penting menyampaikan pendapat, sebagaimana rilis pernyataan sikap yang dikeluarkan Kabid Ketenagakerjaan Paul Pasaribu, dan Sesbid Frans Marsel Simonis,
kepada Gerejani.com hari ini Minggu, 3 Mei 2020.

Berikut pernyataan sikap DPP GAMKI :

1. Dalam kampanye Presiden Jokowi, sejatinya program kartu prakerja merupakan usaha yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kompetensi tenaga kerja Indonesia untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0.

2. Seiring berjalannya waktu, dunia mengalami pandemi Covid-19 yang juga melanda Indonesia sehingga metode implementasi program kartu prakerja melalui pelatihan secara langsung (offline) tidak bisa dijalankan.

3. Untuk tetap menjalankan program kartu prakerja di masa pandemi Covid-19, pemerintah melalui Kemenko Perekonomian memutuskan pelatihan dilakukan dengan skema online menggunakan platform digital.

4. Polemik terjadi ketika dalam proses penunjukan penyedia layanan platform digital tidak menggunakan mekanisme tender dan diduga ada indikasi conflict of interest dalam penunjukannya.

5. Selain itu, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan bahwa sertifikat yang didapatkan di dalam program prakerja online ini hanya formalitas saja dan belum tentu dapat digunakan oleh pekerja di dunia kerja.

6. Padahal pelatihan kerja seharusnya dilakukan oleh lembaga pelatihan dan Balai Latihan Kerja yang sudah terakreditasi dan dapat mengeluarkan sertifikasi kompetensi yang dapat digunakan oleh tenaga kerja sewaktu mendaftar ke perusahaan ataupun industri.

7. Kami menilai, proses upskilling dan reskilling yang dilakukan dalam pelatihan online ini tidak optimal dan tidak menjamin peningkatan keahlian pekerja, khususnya bagi tenaga kerja yang ingin mendapatkan sertifikasi kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja.

8. GAMKI memandang program kartu prakerja berbasis platform digital ini dalam implementasinya sudah melenceng dari tujuan mulia Presiden Jokowi yang ingin meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Indonesia berdasarkan kebutuhan dunia kerja.

9. GAMKI menyarankan agar progam kartu prakerja ini direalokasi dan refocusing anggarannya menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada pekerja yg mengalami PHK ataupun dirumahkan karena pandemi Covid-19.

10. Jika pemerintah ingin tetap melakukan program pelatihan atau kursus online di masa pandemi ini, dapat bekerjasama dengan berbagai organisasi kepemudaan dan komunitas yang secara rutin selama masa pandemi ini melakukan pelatihan dan kursus online dengan narasumber yang berkompeten dan tanpa dipungut biaya (gratis).

GAMKI meminta Pemerintah
melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, membatalkan semua vendor penyedia layanan pelatihan dengan platform digital,
dan mengevaluasi total pelaksanaan program kartu prakerja di masa pandemi ini, pungkas Paul Pasaribu. (DPT)

Advertorial

Advertisement