Skip to content Skip to navigation

DPP GAMKI MEMINTA PROSES HUKUM YANG ADIL TERHADAP 7 AKTIVIS PEMUDA PAPUA

Kasus aksi bernuansa rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya tahun 2019 lalu, berbuntut penahanan 7 aktivis pemuda Papua oleh kepolisian di Rutan Balikpapan.

Ketujuh aktivis pemuda Papua tersebut telah menjalani proses persidangan di PN Balikpapan Kalimantan Timur, tuntutan hukuman mereka dari Jaksa Penuntut Umum, kini menuai banyak protes.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, menyebut tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap tujuh tahanan politik Papua, di Pengadilan Negeri Balikpapan belum memenuhi unsur keadilan.
Bamsoet, demikian sapaan akrabnya, menilai tuntutan itu memperlihatkan kesenjangan hukuman. Sebab menurut dia tak sepadan bila dibandingkan dengan tuntutan yang diterima para pelaku ujaran rasial di Asrama Mahasiswa Papua, Surabaya tahun lalu.

Sebelumnya, tujuh mahasiswa asal Papua diproses hukum karena diduga terlibat dalam aksi protes rasisme terhadap orang Papua. Mereka menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Balikpapan.

Mereka adalah mantan Ketua BEM Universitas Cenderawasih Ferry Kombo yang dituntut 10 tahun penjara, Ketua BEM Universitas Sains dan Teknologi Jayapura Alex Gobay dituntut 10 tahun penjara, Hengky Hilapok dituntut 5 tahun penjara, dan Irwanus Urobmabin dituntut 5 tahun penjara.

Proses hukum telah dimulai sejak 11 Februari 2020. Dalam petikan tuntutannya, dituliskan bahwa mereka dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana makar, sebagaimana diatur dalam pasal 106 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan kesatu.

Terkait proses hukum terhadap 7 aktivis pemuda Papua, senada dengan Ketua MPR RI, DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), pun menyuarakan protes atas proses hukum yang terjadi.

Berikut pernyataan sikap DPP GAMKI, yang ditandatangani Ketua Umum Willem Wandik, dan Sekretaris Umum Sahat M.P Sinurat, yang diterima Gerejani Dot Com :

Bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis.

Bahwa ujaran rasisme yang dilakukan sekelompok masyarakat kepada mahasiswa di Asrama Papua Surabaya adalah bentuk diskriminasi ras dan etnis yang telah memberikan luka yang mendalam, tidak hanya untuk warga Indonesia dari suku asli di Papua, tapi juga melukai hati rakyat Indonesia lainnya yang menjunjung tinggi keberagaman setiap suku dan etnis di Indonesia.

Bahwa pasca tindakan rasisme di Surabaya, terjadi aksi besar-besaran menolak diskriminasi ras yang terjadi di banyak daerah, temasuk di Tanah Papua. Aksi demonstrasi ini kemudian menimbulkan kerugian harta benda dan menelan korban jiwa.

Bahwa pelaku rasisme atau yang terkait aksi ujaran kebencian di depan Asrama Papua di Surabaya telah divonis bersalah dengan hukuman berkisar 5 bulan sampai 13 bulan.

Bahwa pasca aksi demonstrasi yang terjadi di Papua, telah ditetapkan beberapa pelaku yang diadili dengan pasal makar atau delik kejahatan terhadap keamanan negara. Tujuh terdakwa akan diputuskan vonis pada hari Rabu (17/6) di PN Balikpapan, Kalimantan Timur dengan tuntutan belasan tahun.

Maka melihat beberapa fakta dari persoalan ini, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) menyatakan sikap:

1. Mengecam keras tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada tujuh tahanan politik yang yang sedang menjalani peradilan di PN Balikpapan dimana pelaku aksi rasisme dituntut minim, sedangkan yang memprotes rasisme dituntut belasan tahun.

2. Mengkritik kesenjangan hukuman yang telah dilakukan penegak hukum jika dibandingkan dengan para pelaku ujaran rasial di asrama mahasiswa Papua, Surabaya tahun lalu yang hanya mendapatkan tuntutan beberapa bulan hukuman saja.

3. Mendesak hakim untuk mendengarkan hati nurani dan aspirasi masyarakat dengan memberikan keputusan yang adil bagi ketujuh tahanan politik yang berhak mendapat perlakuan yang sama di depan hukum.

4. Meminta Pemerintah dan Institusi Penegak Hukum untuk mengusut tuntas pelaku provokator dari aksi demonstrasi menolak tindakan diskriminasi di Tanah Papua karena diduga ada pihak-pihak lain yang kemudian memicu aksi damai menjadi kerusuhan.

5. Meminta Pemerintah dan Institusi Penegak Hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan untuk melaksanakan tugas dengan adil dan tidak berat sebelah. Bahwa Negara bertugas melindungi segenap rakyat Indonesia, termasuk rakyat dari suku asli Papua.

6. Menegaskan bahwa tindakan rasisme adalah pelanggaran atas hak asasi manusia serta bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

7. Meminta seluruh rakyat Indonesia dari berbagai latar belakang daerah, suku, agama, dan golongan untuk mendengar hati nurani kita masing-masing, bahwa diskriminasi ras dan etnis harus dihapus, termasuk dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Demikian pernyataan sikap kami. Cinta Tuhan, Cinta Nusa Bangsa. Ora Et Labora. (DPT)

Advertorial

Advertisement