Skip to content Skip to navigation

DIHADAPAN RATUSAN KADER PARTAI GOLKAR, KEPALA BNN KOMJEN HERU WINARKO MENGATAKAN REHABILITASI JARANG DIPERHATIKAN TAPI PALING PENTING

Partai Golkar dalam rangka konsolidasi dan kesiapan menghadapi pelaksanaan Pilkada Serentak Juni 2018 dan Pemilu Serentak 2019 (Pileg dan Pilpres), kemarin (Selasa 3 April 2018) bertempat diruang Binakarna Hotel Bidakara Jakarta Selatan, menggelar “Konsolidasi Nasional I Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Golkar". Rapat konsolidasi yang dimulai sejak pagi, diikuti sekitar 150 orang kader Partai Golkar dari 33 DPD provinsi (Papua Barat tidak dapat hadir). Peserta yang hadir khususnya pengurus Bidang Hukum & HAM seluruh Indonesia, Pengurus Pusat Bakumham Partai Golkar, Pengurus Bakumham Tingkat Provinsi, Pengurus DPP Partai Golkar, Fraksi DPR RI Partai Golkar, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Pakar DPP Partai Golkar, dari jajaran ormas partai, hadir perwakilan Ormas Kosgoro 57, MKGR, SOKSI, AMPG, KPPG, MDI, dan Satkar Ulama HWK. Tema yang diangkat dalam acara konsolidasi ini adalah memaksimalkan peran Bakumham sebagai ujung tombak DPP Partai Golkar dalam mengawal sengketa Pilkada,Pileg, serta Pilpres secara serentak Tahun 2019.

Konsolidasi yang berlangsung hingga malam sekitar jam 9.30 WIB, dilaksanakan untuk mengantisipasi permasalahan hukum yang timbul dalam Pilkada, Pileg dan Pilpres 2019. Konsolidasi nasional Bidang Hukum & HAM merupakan wujud dan tanggung jawab dalam mengawal pemenangan Partai Golkar diseluruh Indonesia baik Pilkada, Pileg dan Pilpres. Selain membahas agenda bidang Hukum & HAM, pertemuan kemarin juga melakukan pelantikan kepada 3 orang Hakim Mahkamah Partai, sebagaimana diamanatkan Pasal 32 UU No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Mahkamah Partai berjumlah 7 orang Hakim, 4 orang Hakim diantaranya telah lebih dulu dilantik pada tahun sebelumnya, sehingga malam kemarin hanya 3 orang Hakim yang dilantik oleh Ketua Umum Partai Golkar Ir. Airlangga Hartarto. Ketujuh Hakim Mahkamah Partai tersebut mempunyai periode kerja sejalan dengan periode kerja DPP Partai Golkar yakni 2017-2019.

Agenda lainnya yang juga diadakan saat pertemuan konsolidasi tersebut, ialah penandatanganan naskah MoU Partai Golkar dan BNN RI. Ketua Umum Partai Golkar Ir. Airlangga Hartarto mengemukakan bahwa "Kerjasama pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) dilakukan Golkar dan BNN, dan diharapakan ke depan ini terus berlangsung. Itu juga bagian upaya meningkatkan integritas, apalagi bagi calon-calon anggota legislatif nantinya". 

Airlangga juga menjelaskan tentang garis besar isi MoU dengan BNN tersebut, yakni ada lima poin kerjasama, diantaranya penyebarluasan informasi tentang P4GN melalui sarana dan prasarana milik partai Golkar dalam pelaksanaan kegiatan P4GN, pembentukan relawan anti narkoba, pembinaan dan peningkatan peran serta partai Golkar sebagai penggiat anti narkoba, pelaksanaan rehabilitasi berkelanjutan sesuai dengan kesepakatan, dan pelaksanaan tes/uji narkoba.

“Kesepakatan tersebut juga sejalan dengan program kerja bidang hukum Partai Golkar untuk melakukan upaya pencegahan Narkoba kepada seluruh anggota pengurus DPP, Fraksi, dan anggota DPD Partai Golkar Seluruh Indonesia. Pekan lalu, kita telah lakukan tes urine terhadap ratusan calon anggota legislatif dan itu akan dilanjutkan lagi oleh Golkar bekerjasama dengan BNN” jelas Airlangga. 

Sementara itu Kepala BNN Heru Winarko yang pada hari ini (Rabu 4 April 2018) telah resmi menjadi Komisaris Jenderal (dari pangkat sebelumnya Inspektur Jenderal), dalam sambutannya mengatakan menyambut baik adanya MoU dengan Partai Golkar. "Bapak Ketua Umum Partai Golkar, tadi kita bersama-sama menandatangani kesepahaman untuk bekerja sama Partai Golkar dengan Badan Narkotika Nasional RI. Pertama-tama, saya atas nama BNN mengucapkan terima kasih atas kerjasama ini, dimana Partai Golkar bersedia dan siap untuk mendukung P4GN. Apa itu P4GN ? Tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika. Jadi, kalau Bapak-bapak dari Partai Golkar ada 4G, sekarang mendapatkan juga untuk mendukung P4GN" ungkap Heru.

Kepala BNN Komjen Heru Winarko menghadiri penandatanganan MoU, didampingi oleh Sekretaris Utama BNN RI Brigjen Pol Sistersin Mamadoa, Ahwil Lutan, Drs. Dunan Ismail Isja, MM Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN, Brigjen Pol Drs. Anjan Pramuka Putra, SH, M.Hum Direktur Prekusor dan Psikotropika, Brigjen Pol dr. Budiono Direktur Pasca Rehabilitasi, dan sejumlah staf BNN lainnya. Heru kemudian menjelaskan tentang ruang lingkup kerja BNN, "Disini di BNN, ada pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dan yang paling penting lagi adalah selain pemberantasan, yang mungkin jarang ada diperhatikan adalah rehabilitasi, karena ini yang sebenarnya suatu sistem, dimana suatu subsistem apabila tidak bisa berjalan akan mempengaruhi semuanya". (DPT)

Advertisement