Skip to content Skip to navigation

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA RESMI DIBENTUK, DIKEPALAI MAYJEND DJOKO SETIADI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) siang ini (3 Januari 2018) di Istana Negara telah melantik Kepala Lembaga Sandi Negara Mayor Jenderal Djoko Setiadi menjadi Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), menurut Djoko " BSSN pada dasarnya bentuk revitalisasi Lembaga Sandi Negara. Revitalisasi Lemsaneg menyesuaikan perkembangan zaman yang bergulir cepat. Jadi bukan hal baru, ini hanya kami tingkatkan kemampuannya betul-betul bisa menjangkau nasional".

Pelantikan Kepala BSSN tersebut, menyusul diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara dimaksudkan sebagai penguatan untuk badan yang dianggap sangat penting itu. 

Berdasarkan ketentuan Perpres Nomor 133 Tahun 2017 tersebut, Kepala BSSN tidak lagi berada dibawah Menkopolhukam (sebagaimana ketentuan Perpres sebelumya), kini Kepala BSSN langsung berada dibawah koordinasi langsung dengan Presiden.

Presiden menjelaskan maksud dikeluarkannya perubahan Perpres yang sebelumnya ditandatangani pada 19 Mei 2017, bahwa Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) adalah sebuah badan yang sangat penting dan ke depannya sangat diperlukan oleh negara, terutama dalam mengantisipasi perkembangan dunia siber yang pertumbuhannya cepat sekali.

“Karena itu, diperlukan perubahan dalam rangka penguatan peran dan fungsi BSSN ke depannya,” lebih lanjut dikatakan Jokowi kepada media saat  usai menjajal Kereta Bandar Udara Soekarno-Hatta, di Stasiun Sudirman Baru, Jakarta, Selasa (2 Januari 2018) siang.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Dengan pertimbangan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pada 16 Desember 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara yang ditandatangani pada 19 Mei 2017.

Dalam Perpres ini ditegaskan, BSSN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden (sebelumnya melalui Menko Polhukam), dan dipimpin oleh Kepala.

Selain itu, dalam perubahan ini organisasi BSSN terdapat jabatan baru Wakil Kepala yang merupakan unsur pimpinan, dan mempunyai tugas membantu Kepala. “Wakil Kepala bertanggung jawab kepada Kepala,” bunyi Pasal 5A ayat (2) Perpres ini.

Terkait dengan perubahan-perubahan tersebut, maka Pasal 36 Perpres tentang BSSN berubah menjadi: “Kepala BSSN menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan” (sebelumnya kepada Presiden melalui Menko Polhukam).

Lembaga ini bertugas mendeteksi dan mencegah kejahatan siber dengan menjaga keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. (DPT)

Advertisement