Skip to content Skip to navigation

BADAN LAYANAN UMUM KEMUNDURAN BAGI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK

Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI bersama dengan RRI, KNRP (Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran), dan Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik, dalam rangka sosialisasi wacana penguatan Lembaga Penyiaran Publik (LPP), dan juga penguatan opini tentang RUU RTRI (Radio dan Televisi Republik Indonesia) yang merupakan usul inisiatif DPR, Senin kemarin (18 Desember 2017) bertempat diruang Pascasarjana Ilmu Komunikasi FISIP UI Gedung IASTH Lt. 6 Kampus UI Salemba Jakarta Pusat, melakukan Diskusi Publik bertajuk "Masa Depan Lembaga Penyiaran Publik di Indonesia”. Diskusi publik menghadirkan pembicara : Dr (Cand) Masduki, MA (pegiat Rumah Perubahan LPP dan KNRP), M. Kabul Budiono, M.Pd (Dewan Pengawas LPP TVRI), Hasto Kuncoro, SH (Dewan Pengawas LPP RRI), Dr. Hendriyani (Dosen Ilmu Komunikasi FISIP UI), dengan dimoderatori oleh Ezki Suyanto, SH, MA (Mahasiswa S3 Ilmu Komunikasi FISIP UI, Pegiat KNRP).

Hendriyani mengawali paparan diskusi publik mengemukakan opini mengenai eksisteni media sosial dan internet, yang belakangan ini menjadi tren. “Bagaimana dengan internet dan media sosial, apakah dapat dimasukan dalam kategori lembaga penyiaran?” demikian disampaikan Hendriyani. Melanjutkan paparannya, Hendriyani menjelaskan bahwa disejumlah negara, media sosial dan internet sudah menjadi bagian dari lembaga penyiaran.

Hasto Kuncoro dalam paparannya mengemukakan bahwa, “Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia pernah salah arah menjadi corong pemerintah dan partai politik tertentu. Namun, setelah ditetapkan sebagai Lembaga Penyiaran Publik, RRI dan TVRI wajib menjaga netralitas dan independensinya”.

Hasto mengemukakan bahwa dalam sumpah Tri Prasetya RRI poin ketiga dengan jelas disebutkan: Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. RRI berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan.

Lebih lanjut Hasto mengungkapkan ada keinginan pihak atau oknum yang berkeinginan mengubah status kelembagaan RRI dari Lembaga Penyiaran Publik (LPP) menjadi unit pelaksana teknis atau badan layanan umum. Namun, hal tersebut tentu tidak bisa dibenarkan karena menyalahi jati diri dan gagasan awal pendirian RRI. Penyusunan Rancangan Undang-Undang Radio Televisi Republik Indonesia (UU RTRI) diyakini akan memperkuat netralitas dan independensi RRI dan TVRI. ”RTRI sering kali dikatakan tidak demokratis. Mari kita beradu, begitu mendekati pemilihan umum, maka banyak Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) pasti akan merapat kepada calon-calon tertentu. Kalau RTRI, pasti dijaga netralitas dan independensinya,” ujar Hasto. Secara prinsip, RRI mendukung proses migrasi analog ke digital dilaksanakan multiplekser tunggal (single mux). Hal ini karena jika diserahkan kepada swasta, hanya pemodal-pemodal besar yang akan menguasai kanal-kanal penyiaran. ”Spektrum frekuensi adalah kekayaan negara sehingga harus diatur. Jadi, aneh jika dibilang ini adalah monopoli. Keragaman konten dan kepemilikan tetap dijamin ketika UU Penyiaran nanti memilih single mux,” katanya.

Sementara itu, Anggota Dewas LPP TVRI, Maryuni Kabul Budiono, menjelaskan bahwa, “TVRI belum lama ini pernah melakukan kesalahan ketika dia menanyangkan pertemuan Hizbut Tharir Indonesia di GBK Senayan, dan juga siaran langsung sejumlah kongres ataupun kegiatan partai politik.”

Menurut Kabul, TVRI sekarang ini sedang di tengah mimpi besar sebagai lembaga penyiaran publik kelas dunia, TVRI sekarang tengah berkutat dalam persaingan di antara begitu banyak LPS, permasalahan internal, krisis kepercayaan dari publik, dan permasalahan tata kelola keuangan. Selain itu, TVRI juga terganjal persoalan birokrasi yang menjadikan lembaga tersebut tak bisa merekrut karyawan baru dan anggaran operasionalnya tidak mencukupi untuk melakukan revitalisasi infrastruktur dan operasional siaran.

Kabul mengutarakan pemikirannya mengenai lembaga penyiaran khusus/komunitas (LPK), selain LPP dan LPS (Lembaga Penyiaran Swasta). “DPR sendiri sekarang sudah mempunyai televisi, namanya TV Parlemen. Dia sudah memproduksi program tayangan yang disebut Suara Parlemen, dan itu sudah ditayangkan oleh sejumlah televisi berbayar. Bila DPR saja punya TV, maka bisa saja partai politik pun memiliki lembaga penyiarannya sendiri”.

Kabul selain mengemukakan persoalan, dia juga mengungkapkan bahwa TVRI mendapat penghargaan dari KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) sebagai Children Friendly TV, Pembaca Berita Terbaik, Berita Berkualitas, dan Siaran Ramadhan Terbaik.

Pegiat Rumah Peradaban LPP sekaligus kandidat doktor Universitas Muenchen Jerman, Masduki, beranggapan bahwa RRI dan TVRI semestinya berdaulat kepada kepentingan publik, bukan pemerintah. ”Pegawai RRI dan TVRI didominasi PNS (pegawai negeri sipil) dan PBPNS (pegawai bukan pegawai negeri sipil), bukan karyawan profesional otonom. Inilah yang membuat transisi RRI dan TVRI menjadi LPP berlangsung kurang cepat,” katanya. Permasalahan lain adalah sumber keuangan kedua lembaga itu masih bertumpu pada APBN, bukan iuran publik. Peluang crowdfunding atau penggalangan dana publik semestinya muncul karena ini menjadi karakter dari LPP,” urai Masduki lebih lanjut.

Masduki juga mengemukakan bahwa terjadi ketidakkonsistenan Pemerintah terhadap keberadaan LPP, melalui pemberlakuan PP No 11, 12, dan 13 tahun 2005, yakni terkait dengan sumber tenaga kerja LPP. Menurut Masduki, semestinya LPP agar menjadi suatu lembaga yang kuat, harus diisi oleh tenaga-tenaga profesional yang mengerti dan menguasai tentang penyiaran, tidak sekedar oleh PNS ataupun PBPNS. (DPT)

Advertisement